Perppu 1/2020 Terkait Corona Disebut Membuka Celah Praktik Korupsi

Selasa, 21 April 2020 19:46

ILUSTRASI: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kesiapan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, yang dijadikan rumah sakit (R...

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dinilai berpotensi melanggar hukum. Bahkan, Perppu 1/2020 tengah digugat oleh sejumlah tokoh ke Mahkamah Konstitusi.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai Perppu terkait penanganan Covid-19 membuka celah untuk melakukan praktik korupsi. Menurutnya, Pasal 27 dalam Perppu 1/2020 memiliki ruang untuk disalahgunakan.

“Ada potensi ketika terjadi fraud, korupsi, penyelewengan dana stimulus maupun bantuan likuiditas pejabat yang terlibat kebal hukum, tidak dapat dituntut,” kata Fickar dikonfirmasi, Selasa (21/4).

Akademisi Universitas Trisakti ini menyebut, stimulus yang anggaran yang dikeluarkan dalam upaya pencegahan Covid-19 nilainya sangat besar. Dia menilai, sangat berpotensi disalahgunakan seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Dimana uangnya bisa mengalir sampai luar negeri, dan kesengajaan pemilik lembaga keuangan melakukan penggelapan dana BLBI,” beber Fickar.

Fickar memandang, frasa itikad baik di Pasal 27 jelas sebagai kata-kata yang bersifat karet dan bersayap. Karena banyak ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan penumpang gelap.

“Pasal 27 Ayat 2 berisi kekebalan aparat pelaksana dari tuntutan hukum telah melampaui batas kewenangan eksekutif dalam membuat Perppu. Hukum pidana dan perdata berlaku bagi siapapun di Indonesia, tak terkecuali presiden atau aparatnya jika terbukti merugikan negara,” tegas Fickar.

Bagikan berita ini:
3
8
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar