Soal Perpres, Waketum PAN Nilai Staf Kepresidenan Lalai Beri Masukan ke Jokowi

Selasa, 21 April 2020 17:53

Hafisz Tohir

“Karena Perppu Nomor 1 Tahun 2020 belum dibahas DPR, tentu ini akan menjadi masalah besar bagi pemerintahan Jokowi. Perppu tersebut setelah dibahas, ternyata ditolak DPR, maka landasan penerbitan Pepres jadi tidak berkekuatan hukum,” paparnya.

Dijelaskan, potensi pelanggaran ini meliputi UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan melanggar prinsip dasar ketatanegaraan mengenai Trias Politica yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pembagian kekuasaan tersebut, diatur Pemerintah bersama-sama DPR menetapkan APBN.

Sementara jika melalui Perpres, Pemerintah tidak melibatkan DPR, ini sama saja mereduksi satu dari tiga fungsi DPR, yakni fungsi anggaran yang dijamin konstitusi.

Sementara di sisi lain, DPR RI sudah menerima ajuan pemerintah terkait RUU Omnibus Law. Namun, APBN-P 2020 justru tidak dimintakan pemerintah untuk dibahas. Tentu ini menimbulkan vested interest (kepentingan sepihak) yang berlebihan.

“Sesuai UUD 1945, kami tetap meminta pemerintah untuk segera mengajukan APBN-P 2020 kepada DPR. Insya Allah DPR bisa segera membahas perubahan itu pada kesempatan pertama. Mengingat pemerintah selama pembahasan UU APBN-P ini, masih bisa menggunakan sisa anggaran (SAL) dan SILPA dari APBN sebelumnya sekitra Rp 270 triliun,” imbuh Wakil Ketua Umum PAN itu.

Ditambahkan Hafisz, PAN dalam kongresnya tahun 2020 ini mengamanatkan, memberi dukungan kepada Pemerintah dalam konteks positif. “Kami sebagai mitra yang baik tentu selalu memberi masukan yang konstruktif dan akan meluruskan jika ada yang salah, serta mendukung tanpa pamrih jika benar,” tutupnya. (endra/fajar)

Komentar