Jokowi Diminta Evaluasi Keberadaan Staf Khusus Milenial, Bukhori: Khawatir Jadi Embrio KKN Baru

Rabu, 22 April 2020 19:13

Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evalusi terhadap keberadaan Staf Khusus Milenial Presiden. Bukhori mengatakan Presiden Jokowi tidak punya beban psikologis terhadap para Staf Khusus tersebut, sehingga tak perlu sungkan mengevaluasi keberadaannya.

“Pak Jokowi sebagai Presiden tidak punya beban psikologis, sehingga sedianya berani melakukan evaluasi terhadap para staf-stafnya yang memanfaatkan posisinya,” ujar Bukhori kepada waratawan, Rabu (22/4).

Bukhori mencontohkan kasus Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra‎ terbukti menyalahgunakan jabatannya dengan surat yang ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. “Saya khawatir jika tidak dievaluasi maka staf ini akan menjadi embrio KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme-Red) baru,” tegasnya.

Sehingga di tengah pandemi virus korona atau Covid-19 ini, menurut dia, seharusnya para Staf Khsusus Milenial ini tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi dengan menyalahgunakan jabatan.

“Jadi, ulah sebagian staf ini yang amat tidak patut dilakukan,” ungkap politikus PKS ini.

Diketahui ‎polemik muncul dari dua Stafsus Presiden Jokowi Andi Taufan Garuda dan Adamas Belva Syah Devara. Andi Taufan Garuda Putra membuat kontroversi usai menerbitkan surat Nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. Surat tersebut berisikan tentang kerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19.

Kontroversi timbul ketika PT Amartha Mikro Fintek disebut sebagai perusahaan yang akan bekerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19. Perusahaan tersebut diketahui milik Andi.

Dengan kata lain, Andi meneken surat pemberitahuan mengatasnamakan Stafsus Presiden untuk perusahaannya sendiri, dan dititipkan kepada camat di seluruh Indonesia. Kemudian polemik lainnya adalah pemerintah menggandeng Skill Academy by Ruangguru sebagai mitra pemerintah untuk program Kartu Prakerja.

Namun hal ini menjadi sorotan karena Ruangguru tersebut ‎dimiliki oleh Stafsus Presiden Jokowi, Adamas Syah Belva Devara. Belakangan, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara sudah menyatakan pengunduran diri dari jabatan sebagai Staf Khusus Presiden‎. (JPC)

Bagikan berita ini:
6
10
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar