Mudik Bikin Korona Meledak

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Larangan mudik bukan tanpa alasan. Sangat berpotensi membuat kasus Covid-19 meledak.

LARANGAN mudik Idulfitri tahun ini, akan diberlakukan mulai Jumat, 24 April. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan aturan atas perintah pelarangan yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo.

Berdasarkan survei Kemenhub, ada 68 persen warga yang tidak mudik. Sementara yang ngotot mudik 24 persen. Sisanya, 7 persen sudah berada di kampung halaman alias telah mudik.

“Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN pada minggu lalu, pada kesempatan ini saya sampaikan mudik semuanya akan kita larang,” tegas Jokowi saat rapat terbatas bersama menteri, Selasa, 21 April.

Pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya tengah menyusun aturan turunan. Koordinasi juga akan dilakukan secara ketat baik antarkementerian lembaga serta pemerintah daerah.

Utamanya pengawasan di pelabuhan, bandara, stasiun KA, hingga akses jalur darat yang menjadi pintu aktivitas mudik masyarakat.

“Kita mulai perketat pada 7 Mei. Nantinya akan ada tindakan hukum atau sanksi yang diberikan bila melanggar. Sudah cukup kemarin kita ambil risiko, sekarang harus ketat,” jelas Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut.

Anggota Komisi V DPR Muhammad Aras mengapresiasi langkah presiden. Meski begitu, pelarangan mudik harus dibarengi dengan persiapan matang. Harus segera diberlakukan guna mencegah masyarakat yang berusaha mudik sebelum puasa atau sebelum lebaran.

“Pemerintah juga harus mendata masyarakat yang tidak mudik kemudian menjamin biaya hidup mereka. Jangan sampai mereka tidak punya penghasilan selama puasa hingga Lebaran kemudian malah tidak bisa makan gara-gara tidak mudik,” katanya.

Perhatikan Petani

Jokowi juga memperingatkan, pandemi Covid-19 ini bisa menyebabkan krisis pangan dunia. Makanya setiap negara, terutama yang merupakan produsen beras akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri.

“Hitung yang betul berapa produksi beras kita. Kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk musim kemarau. Kemudian cadangan beras kita betul-betul harus dihitung, jangan overestimate,” tegasnya.

Selain itu, harus memastikan rantai pasokan. Petani harus dipastikan mendapat perlindungan yang baik. “Saya juga meminta satgas pangan dengan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok dan stok pangan,” katanya.

Pemerintah juga harus betul-berul menjaga agar bahan pokok bisa terjangkau oleh rakyat. Jangan sampai ada kenaikan. Apalagi, kenaikan masih terjadi untuk harga beras, gula, dan bawang.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan stok pangan nasional terjamin dan aman untuk 11 komoditas. Di antaranya beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging, ayam ras, dan minyak goreng.

Dukungan Sulsel

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan kebijakan larangan mudik sangat membantu pemerintah daerah.
“Apalagi, kami di daerah memang bergelut dengan upaya memotong mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Saat ini jumlah ODP, PDP, hingga kasus positif masih terus bertambah. Instruksi presiden untuk melarang mudik tentu akan dijalankan. Apalagi, saat ini penyebaran sudah local transmission atau transmisi lokal.

“Menunda mudik tentu salah satu upaya memotong rantai penularan tidak menyebar makin luas ke daerah. Saya kira kebijakan presiden ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi sudah ada instruksi larangan mudik Ramadan tahun ini,” bebernya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Fadel

Comment

Loading...