PSBB Hambat Karyawan, Perusahaan Padat Karya Butuh Kebijakan

Rabu, 22 April 2020 10:21

Ilustrasi (Dok. JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perusahaan padat karya butuh kebijakan khusus. Terutama aksesbilitas karyawan menuju pabrik di masa PSBB.

Di Kawasan Industri Makassar (Kima), kini masih banyak perusahaan yang tetap produksi. Utamanya perusahaan padat karya dan ekspor-impor. Salah satunya PT Bogatama Marinusa (Bomar) Makassar.

Manager Plant PT Bomar, Rhiry menyampaikan, setiap harinya pihaknya tetap memekerjakan sekitar 200 karyawan lebih. Tentu dengan penerapan protokol pencegahan Covid-19, selama di pabrik.

“Cuma kita khawatir dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Oke izin operasi tetap jalan, tetapi akses karyawan ke pablik terkendala. Apalagi dilarang berboncengan menggunakan ojol (ojek online/daring) dan sejumlah pembatas lain di kendaraan umum,” keluhnya.

Rhiry berharap, ada kebijakan khusus dari pemerintah. “Kalau dibatasi otomatis produksi berkurang, ini berefek juga ke petambak. Buat apa kami beli bahan baku (udang), kalau produksi tidak jalan. Makanya kami butuh kebijakan,” harapnya.

PT Bomar sudah punya kontrak pengiriman udang ke Jepang dan Amerika. Tiap bulan, pengiriman mencapai 13 sampai 15 kontainer.

Kepala Divisi Jasa-jasa PT Kima, Imran Yamin menambahkan, perusahaan di Kima memang butuh pengecualian, khususnya perusahaan padat karya. “Tetapi tetap memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid 19 sebagaimana edaran pemerintah,” ujarnya.

Plt Kadishub Sulsel, Muh Arafat menanggapi, protokol selama PSBB memang tidak bisa diberi pengecualian. Misal larangan berboncengan dan sebagainya, itu tidak boleh dilanggar. Tidak ada toleransi.

Hanya saja, menurut Arafat, pihak perusahaan bisa menyiasatinya dengan menyiapkan kendaraan khusus seperti bus. “Artinya itu bisa, tetapi lagi-lagi di atas bus harus mengikuti protokol pencegahan. Di atur tempat duduknya, kemudian tetap harus bermasker, bahkan menggunakan sarung tangan,” jelasnya.

“Jadi kita bersyukur, kalau ada industri tetap beroperasi. Namun semua protokol harus diikuti dengan baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Kadisnakertrans Sulsel, Darmawan Bintang menambahkan, pemerintah memang tidak melarang industri beroperasi, apalagi sektor makanan. Hanya saja, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terkait penerapan protokol kesehatan di pabrik.

“Di pabrik itu, jarak karyawan harus diatur. Siapkan tempat cuci tangan, kemudian pakai masker dan sarung tangan. Kalau bisa ganti pakaian sebelum dan sesudah bekerja,” katanya. (iad/fajar)

Bagikan:
4
2
9

Komentar