FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Staf Khusus Presiden yang juga CEO Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, hal itu dianggap sebagai akal-akalan saja.
Dugaan akal-akalan itu diungkapkan oleh politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik. Sebab, pemerintah masih menggandeng Ruangguru sebagai mitra Kartu Prakerja.
“Mundur dari Stafsus itu bukti akal-akalan saja. Karena faktanya Ruangguru masih dipertahankan di proyek kartu Prapekerja,” ujar Rachlan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4).
Rachland juga mengatakan, pengunduran diri Adamas dari Stafsus Presiden adalah manifestasi yang dituntut publik karena ada pengakuan penuh Adamas soal adanya konflik kepentingan dalam kepesertaan RuangGuru sebagai mitra proyek pemerintah.
“Tapi akar konflik kepentingan itu tidak terletak di kantor Kementrian Koordinator Perekonomian, dimana CEO Ruangguru mengaku tidak ikut mengambil keputusan kepesertaan proyek,” kata anak buah AHY di Partai Demokrat tersebut.
Justru, lanjut Rachland, akarnya ada di istana, pada kejadian ketika Stafsus Presiden tidak bisa memberi rekomendasi terbaik pada Presiden Jokowi, bahwa sesuai pendapat publik, pelatihan online saat ini tidak dibutuhkan.
“Sungguh lelucon yang buruk bila kepesertaan Ruangguru dibiarkan dalam proyek kartu Prapekerja, padahal pengakuan kesalahan dari CEO-nya sudah dimaklumkan dengan langkah pengunduran dirinya dari kantor Stafsus Presiden,” ungkapnya.
Sebelumnya, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara menyatakan pengunduran dirinya sebagai Staf Khusus Presiden. Hal ini karena polemik keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.
Meski begitu, Belva Devara menegaskan kembali bahwa tidak ada konflik kepentingan sehingga Ruangguru terpilih menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja.
“Proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan dan pemilihan mitra dilakukan langsung oleh pemegang Kartu Prakerja,” ujar Belva.
Menurut Belva, walau meyakini tak ada konflik kepentingan, keputusan mundur dari jabatan Stafsus Jokowi tetap diambil karena tidak ingin membuat polemik berkepanjangan.
“Ini dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ungkapnya. (jpc/fajar)
