Surat Stafsus Presiden, Ombudsman Sulsel: Itu Menyalahi Kewenangan dan Maladministrasi

Kamis, 23 April 2020 14:37

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Staf Khusus milenial Presiden, Andi Taufan Garuda Putra yang menyurati camat untuk mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) sebagai upaya mitigasi melawan wabah virus corona disease 2019(Covid-19) oleh PT Amartha Mikro Fintek banyak mendapat sorotan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Subhan Djoer mengatakan, tindakan tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan.

“Stafsus Presiden tidak punya kewenangan eksekutif, apalagi menggunakan kop Surat Sekretaris Negara(Setneg) ,” ujarnya, Kamis (23/4/2020)

Menurutnya, hal tersebut melampaui kewenangannya dan cacat administrasi. “Maka tindakannya adalah Maladministrasi dan melampaui kewenangan,” kata Subhan.

Dirinya menyebut, tugas staf khusus itu memberikan masukan kepada Presiden atas situasi yang terkait sesuai bidang tugasnya.

“Dia tidak berhak melakukan instruksi lewat surat, apalagi menggunakan kop kementerian,” ucapnya.

Subhan berharap Presiden melakukan evaluasi terhadap staf khusus tersebut. “Sebaiknya Presiden mengevaluasi, kalau perlu diberhentikan saja.” tegasnya.

Sementara itu, Andi Taufan telah meminta maaf terkait keberadaan surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet yang ditujukan kepada Camat di seluruh Indonesia.

“Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,” kata Andi melalui keterangannya, Selasa (14/4/2020). (ikbal/fajar)

Komentar