Merasa Berhak Terima Bantuan Logistik, Pelaku Usaha Hiburan Layangkan Protes

Sabtu, 25 April 2020 17:02

Bantuan Logistik Pemkot Makassar.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan 60 ribu paket bantuan sosial berupa sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Termasuk bagi mereka yang terkena dampak langsung Covid-19.

Penyalurannya sudah dimulai sejak Selasa (21/4/2020) lalu. Pendistribusiannya dilakukan dari rumah ke rumah, difokuskan kepada warga paling terdampak.

Badan Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Makasar (AUHM) pun merasa anggotanya layak tersentuh bantuan logistik tersebut. AUHM meminta Pemkot Makassar tidak melupakan nasib sekitar 5.448 orang karyawan usaha-usaha hiburan yang telah dirumahkan sejak sebulan lalu.

AUHM juha mengingatkan Pemkot Makassar agar tidak mempermainkan nasib para karyawan tersebut, apalagi mereka telah mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar.

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru mengatakan, pihaknya menerima laporan dari ribuan karyawan bahwa hingga saat ini mereka belum mendapatkan bantuan apapun dari Pemkot Makassar, padahal penutupan usaha-usaha hiburan sudah dilakukan sejak sebulan lalu.

“Kepada Penjabat Wali Kota Makassar, saya ingatkan agar tidak melupakan nasib ribuan karyawan usaha hiburan yang sudah dirumahkan sejak sebulan lalu itu. Semoga Pj Wali Kota ini masih punya hati nurani. Apalagi ribuan karyawan ini diimbau untuk tidak melakukan mudik,” jelas Zul melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2020).

Termasuk Dinas Sosial, kata Zul, pihaknya menilai terkesan mau mempersulit para karyawan yang sudah mengajukan daftar ‘by name by adress’ yang diminta sebelumnya.

“Intinya, Pemkot jangan pura-pura melupakan nasib para pekerja industri pariwisata yang sudah dirumahkan sejak sebulan tersebut. Itu sudah tanggungjawab Pemkot. Seharusnya para karyawan tersebut justru yang lebih diutamakan daripada warga lain yang tidak secara langsung terimbas penutupan pada usahanya. Tapi kemarin, Dinsos malah membagikan sembako justru kepada warga yang tidak terdampak langsung,” tambah Zul, tegas.

Dinsos Makassar, lanjutnya, seharusnya tidak meminta persyaratan yang aneh-aneh kepada para karyawan yang sudah memasukkan berkas.

“Kadis Sosial kan sudah tahu sebelumnya, usaha apa saja yang diimbau Pemkot untuk tutup. Apalagi ribuan karyawan itu sudah menyerahkan berkas sesuai permintaan operator online Dinsos. Tiap outlet sebelumnya disarankan mengajukan permohonan dengan menyertakan daftar nama karyawannya. Terakhir berubah lagi, harus daftar ulang dan menyertakan KK, padahal sebagian besar karyawan atau pekerja pada sektor ini bukan hanya domisili KK mereka di Kota Makassar. Ada yang berasal dari Kabupaten Maros, Gowa dan daerah lainnya. Bahkan dari luar provinsi. Sementara mereka juga dilarang mudik, sehingga terkesan Pemkot ini tidak manusiawi lagi dan kurang tanggap menangani para pekerja yang telah dirumahkan,” papar Zul.

Akibat ketidakjelasan pihak Pemkot, Zul pun menduga sembako yang telah dan akan dibagikan tersebut, tidak bersifat adil dan tidak tepat sasaran. Apalagi, pendataan dan pembagiannya diserahkan pihak kecamatan dan kelurahan.

“Jangan sampai sembako ini dipolitisasi lagi, karena bukan rahasia umum kalau pihak-pihak itu yang mendata dan membagikan, dikhawatirkan sembakonya amblas hanya untuk golongan dan kelompok tertentu saja. Apalagi banyak warga juga yang mulai bersuara miring,” jelasnya.

Zul mengakui, data-data karyawan usaha hiburan juga sudah diserahkan ke pihak Disnaker Kota Makassar beberapa waktu lalu.

Untuk itu, kata dia, alangkah baiknya jika khusus masalah bantuan kepada pekerja industri pariwisata ini, Dinsos Makasssar bisa bekerja sama dengan Disnaker dan Disparda Kota Makassar, biar bisa lebih transparan dan terjamin ketepatan dalam penyalurannya. (endra/fajar)

Komentar