Tak Ada Pelemahan Legislatif dalam Surat Tugas Gubernur Sulsel

Sabtu, 25 April 2020 21:54

Gubernur dan Forkopimda Sulsel.

“Ini sesuai dengan Keppres 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Dalam Keppres ini disebutkan, gubernur posisinya sebagai perpanjangan tangan presiden terkait penanganan Covid-19. Jadi bukan sebagai kepala daerah provinsi Sulsel,” kata Guru Besar IPDN dan Dirjen Otda 2010-2014 itu.

Dalam Keppres tersebut juga disebutkan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Pangdam, Kapolda, dan Ketua DPRD adalah bagian dari anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai ketua gugus tugas, gubernur membuat surat tugas kepada ketua DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan bukanlah kesalahan.

“Hal ini terkait upaya pencegahan dan penanganan penyebaran covid-19 di Sulsel,” jelas Prof Djohermansyah.

Hal ini, lanjutnya juga berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak yaitu: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia juga berpandangan ketua DPRD menghormati posisi gubernur sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan covid-19. Oleh karena itu dibuatlah surat tugas supaya dapat arahan bagaimana melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap covid-19.

“Surat tugas ini tidak menyimpang dari pedoman yang harus dilalui dalam rangka penanganan percepatan covid-19. Dengan demikian sebagai peristiwa abnormal dalam relasi DPRD dengan kepala daerah, bukan keadaan normal. Kalau dalam keadaaan normal tidak perlu dicampur adukan. Dalam organisasi hal itu lumrah saja, tidak dalam konteks DPRD dengan kepala daerah,” terangnya.

Komentar