FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-- Pemerintah Kota Makassar mulai membagikan bantuan sosial berupa sembako untuk digunakan selama 14 hari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Selasa (21/4/2020).
Namun hingga hari kedua dilaksanakan PSBB, banyak laporan dari warga yang belum juga menerima bantuan logistik tersebut. Hal ini yang menjadi sorotan utama anggota DPRD Kota Makassar.
Salah satunya Kasrudi dari Fraksi Gerindra yang terus mendorong Pemkot dalam hal ini Dinas Sosial untuk memaksimalkan penggunaan anggaran Rp450 miliar untuk penanganan covid-19 termasuk pemenuhan logistik warga selama PSBB.
Kasrudi juga menyoroti item dari bantuan tersebut diyakini tidak akan cukup digunakan selama 14 hari penerapan PSBB.
"Sembako yang didapat tidak mencukupi 14 hari selama penerapan PSBB. Pemerintah harus jeli, sembako yang diberikan paling tidak, cukup untuk dimakan 14 hari. Agar warga tidak keluar rumah lagi cari makan. Salah satu larangan PSBB adalah dilarang keluar rumah," tegas Kasrudi kepada Fajar.co.id, Jumat (24/4/2020).
Selain itu pendistribusian sembako yang sangat lamban dimana per harinya hanya terbagi 1.500 paket di semua kelurahan dan kecamatan.
"Jika barangnya ada 60 ribu maka 40 hari baru ini bisa terbagi semua. Keburu mati kelaparan kita ini," imbuh anggota Komisi A ini.
Dinsos tentu punya anggaran pembagian sembako, Kasrudi menyatakan harusnya ditingkatkan. "Saya minta cepat salurkan, kasihan ini warga di bawah. Mereka dilarang keluar tapi logistik belum dapat," tegas dia.
Melihat kenyataan yang ada serta keluhan dari warga di konstituennya, Kasrudi pesimis PSBB akan berhasil dan sasarannya tercapai.
"Saya pribadi pesimis PSBB ini akan berhasil melihat kinerja pemerintah kota dalam mendistribusikan bantuan logistik. Sasaran yang ingin dicapai saya pesimis. Pembagian sembako saja sudah kacau," kata Kasrudi.
Sehingga sebagai solusinya, ia mengusulkan DPRD Kota Makassar membentuk satuan tugas penyaluran sembako. Agar proses itu dalam pengawasan Dewan, tepat sasaran dan tepat guna.
"Saya meragukan data Dinas Sosial. Makanya saya usulkan dibuat Satgas penyaluran sembako agar mereka ini bisa diawasi, tidak seenaknya saja. Dinsos berdayakan RT/RW bagi ini barang secepatnya," tutup Kasrudi. (endra/fajar)
