Komisi A DPRD Makassar Kritik Keras Carut Marut Pembagian Sembako

Minggu, 26 April 2020 17:45

Andi Willy mengatur sembako yang akan dibagikan.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Carut marut pembagian bantuan sosial berupa paket sembako di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Bersar (PSBB) Makassar belum menemui solusi efektif.

Hingga hari ketiga pelaksanaan PSBB, masih banyak warga yang mengaku belum menerima bantuan pangan. Bahkan terdapat puluhan ribu aduan warga yang masuk ke Dinas Sosial Kota Makassar lantaran belum sama sekali menerima paket sembako.

Para Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar menyayangkan kesemrawutan dalam penyaluran sembako ke warga terdampak Corona.

Kasrudi dari Fraksi Gerindra mendorong Pemkot dalam hal ini Dinas Sosial untuk memaksimalkan penggunaan anggaran Rp450 miliar untuk penanganan covid-19 termasuk pemenuhan logistik warga selama PSBB.

Kasrudi juga menyoroti item dari bantuan tersebut diyakini tidak akan cukup digunakan selama 14 hari penerapan PSBB.

“Sembako yang didapat tidak mencukupi 14 hari selama penerapan PSBB. Pemerintah harus jeli, sembako yang diberikan paling tidak, cukup untuk dimakan 14 hari. Agar warga tidak keluar rumah lagi cari makan. Salah satu larangan PSBB adalah dilarang keluar rumah,” tegas Kasrudi kepada fajar.co.id, Sabtu (25/4/2020).

Selain itu pendistribusian sembako yang sangat lamban dimana per harinya hanya terbagi 1.500 paket di semua kelurahan dan kecamatan.

“Jika barangnya ada 60 ribu maka 40 hari baru ini bisa terbagi semua. Keburu mati kelaparan kita ini,” kata dia.

Ari Ashari Ilham dari Fraksi NasDem menimpali, Pemerintah Kota disebut belum siap menerapkan PSBB. Menurutnya, kota yang siap membatasi pergerakan warganya tentu telah mengantisipasi dari jauh hari terkait pemenuhan bahan pokok bagi warga tersebut.

“Saya berpandangan pemkot belum siap menerapkan PSBB. Karena kota yang menerapkan PSBB sudah siap dari berbagai aspek mulai dari edukasi kepada masyarakat serta pendistribusian logistik yang merata,” jelas Ari Ashari.

Yang terakhir adalah Azwar dari Fraksi PKS berpandangan kekacauan ini merupakan buah dari kegagapan Pemkot dalam penyaluran sembako karena tidak mengantisipasi sejak jauh-jauh hari.

“Heran saya, yang dibagikan sangat sedikit sementara yang terdampak sangat banyak. Banyak orang miskin baru, pengangguran meningkat. Kelambatan pendistribusian sembako ini sangat parah,” ungkap Azwar ST.

Sehingga secara tegas ia meminta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir mundur dari jabatannya jika memang tidak sanggup bekerja cepat membantu warga.

“Saya tegaskan, jika kepala dinas Sosial tidak sanggup, sebaiknya mundur saja. Covid ini kan sudah lama, seharusnya sudah ada antisipasi sebelumnya, sudah ada rekayasa pembagian sembako. Jangan sekarang-sekarang ini baru kelabakan. Akhirnya semrawut,” tegas Azwar.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Makassar Mukhtar Tahir pun telah mengaku kewalahan dalam proses pendistribusian bantuan sosial, termasuk pendataan terhadap warga yang paling berhak menerima.

“Saya sudah sampaikan ke Pj Walikota (Iqbal Suhaeb) kalau memang ada pengganti untuk saya, carikan saja. Kita tidak tahu mau bekerja seperti apa kalau dicurigai terus,” ungkap Mukhtar Tahir tancapkan bendera putih. (endra/fajar)

Komentar