Menakar Nalar Mahfud MD Soal Perppu

Minggu, 26 April 2020 11:41

Oleh: Galih Prasetyo, Wasekjend PB HMI, alumnus Ilmu Politik Universitas Nasional.

FAJAR.CO.ID — Tulisan Menko Polhukam RI Mahfud MD berjudul “Menggugat Perppu?, Ayolah…” di Koran Jawa Pos, pada Kamis 23 April 2020 lalu menarik dicermati. Konteksnya sebagai sebuah pembelaan darinya atas Perppu No. 1 Tahun 2020 yang digugat ke MK dan masuk legislative review di DPR.

Pangkal soalnya, pasal 27 ayat 1 dan 2  menyatakan dalam menjalankan kebijakan dan penggunaan anggaran, pejabat terkait tak dapat diperkarakan. Ia menyebut dalam kondisi kegentingan memaksa, penerbitan Perppu merupakan langkah yang sah. “Para pejabat yang melakukan tugasnya dengan iktikad baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak bisa dituntut,” begitu kira-kira kata Mahfud.

Pembelaan ini cukup riskan, selain perkara ‘iktikad baik’ tak dapat diukur secara jelas. Hanya orang bersangkutan dan Tuhan yang tau persis motif pelaku kejahatan. Padahal, republik ini  telah disepakati sebagai Negara hukum. Tak ada seorang pun yang kebal hukum.

Kita perlu mengingat kembali pesan Bang Napi, seorang host program berita kriminalitas “Sergap” yang tayang di salah satu TV swasta pada tahun 2000 an. Ia mendekati benar bahwa  “kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya tetapi karena ada kesempatan,”

Bang Napi pun diujung kalimat kerap mengulang kata: “waspadalah, waspadalah !”. Agaknya meningkatkan kewaspadaan lebih penting ketimbang hanya berpatokan pada prasangka baik yang tidak menjamin apa-apa.

Anehnya, Perppu itu juga memuat penjelasan, segala kebijakan yang diambil dengan dalih penyelamatan ekonomi dari krisis tidak masuk kategori kerugian Negara.  Artinya pemangku kebijakan “kebal hukum”, baik perdata maupun pidana sehingga rentan terjadi penyelewengan anggaran.

Padahal penghapusan ambang batas defisit anggaran sebesar 3 persen hingga tahun 2022  selama wabah Covid-19 dalam perppu itu justru celah lebar bagi potensi perilaku morald hazard atau fraud (kecurangan). Dalam poin a ayat 1 dan 2, tertulis “Sejak tahun anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB,”

Tanpa batas defisit yang jelas, anggaran berpeluang jebol karena penggunaannya berpotensi ugal-ugalan, tidak tetap sasaran dan ditambah lagi bebas dari jeratan hukum. Implikasinya, defisit kelak akan sangat lebar tak terkendali.

Walhasil, wajar jika publik menilai aneka stimulus dalam bentuk insentif  terhadap perusahaan dan dunia industri, mungkin saja hanya dinikmati lingkaran elite yang juga berperan ganda sebagai pebisnis.

Saat ini proyeksi pelebaran defisit mencapai sekitar Rp. 853 triliun per tahun ini buntut dari aneka kebijakan stimulus fiskal sebesar Rp.405,1 triliun. Itu sebabnya diperkirakan defisit akan menjadi 5,07 persen (atau sekitar Rp.900 triliun) dari PDB.

Apabila tiada batasan maka diprediksi angkanya akan lebih bengkak lagi. Sementara, Negara sedang kepayahan mencari pembiayaan, meski didapat dari menumpuk utang sekalipun.

Pemerintah baru-baru ini menarik utang dari penerbitan surat utang pandemic bond sebesar hampir Rp.69 triliun. Salah satu dari tiga seri obligasi itu bertenor setengah abad. Tentu akan jadi beban anak cicit kita kelak. Sehingga satu perak pun yang dikeluarkan harus betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Jangan boleh dikorupsi.

Nalar Kebebasan Perppu

Komentar


VIDEO TERKINI