Dugaan Korupsi Rp31 Miliar di PDAM Makassar Resmi Dilaporkan ke Kejati Sulsel

Ketua LB AMP Sulsel, Suherman menyerahkan laporan dugaan korupsi di Kejati Sulsel. (IST)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Dugaan korupsi PDAM Makassar kembali mencuat. Kali ini Lembaga Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Selatan (LB AMP Sulsel) yang melaporkan dugaan korupsi senilai Rp31 miliar.

Laporan bernomor 067/SEK.A2/Pelaporan/LB-AMP SUL-SEL/IV/2020 resmi diterima pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Senin (27/4/2020). Selanjutnya laporan ini akan ditelaah oleh pihak Kejati Sulsel.

Ketua LB AMP Sulsel, Suherman dalam laporannya menilai ada kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018 lalu. Dalam laporan BKP nomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 ada lima rekomendasi yang diberikan, dua diantaranya berpotensi masalah hukum.

“Pertama, BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar,” katanya dalam laporan yang diserahkan ke Kejati Sulsel.

Baca Juga: PDAM Akui Ada Temuan BPK Dugaan Korupsi Anggaran Tantiem

“Kedua, BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar,” lanjutnya.

Atas dua temuan BPK ini, LB AMP Sulsel menilai ada masalah hukum karena kelebihan pembayaran dengan total Rp31.448.367.629 miliar. Adapun dua pihak yang diduga bertanggung jawab secara hukum adalah Walikota Makassar saat itu, Ramdhan Pomanto dan jajaran Direksi PDAM Makassar periode 2015-2019, Haris Yasin Limpo, Asdar Ali, Irawan Abadi dan Kartia Bado.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...