Legislator Gerindra Tuding Pemkot Tak Berdaya Lawan Pengusaha Kaya

Senin, 27 April 2020 15:27

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar.

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Dalam ragulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jelas diatur semua bidang usaha di luar dari bahan pokok atau pangan, telekomunikasi, kesehatan, BBM serta energi wajib ditutup.

Namun pemandangan berbeda tampak jelas di Kota Makassar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar justru melanggar aturannya sendiri dengan menerbitkan izin usaha terhadap toko yang menjual aksesoris telepon genggam.

Wakil Ketua Komisi A bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar memberi rapor merah atas tindakan keliru Pemerintah Kota Makassar.

Politisi Gerindra ini melihat pemberian izin usaha terhadap retail non pangan mengindikasikan bahwa pemerintah kota telah merangkap menjadi pengusaha.

“Saya melihat adanya indikasi di tengah PSBB Pemerintah kota ini merangkap jadi pengusaha,” kata Nunung Dasniar di Gedung DPRD Kota Makassar, Senin (27/4/2020).

Tak hanya itu, Nunung juga mencurigai telah terjadi jual beli surat izin usaha atau penyelewengan jabatan.

Diketahui sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dikomandoi Imam Hud telah dibuat malu saat akan menindak toko yang dianggapnya melanggar aturan PSBB, namun bisa menunujukkan sepucuk surat sakti yang dikeluarkan koleganya sendiri.

“Kita indikasikan ada jual beli surat izin menjual. Pokoknya aturannya sudah ada, sudah jelas mana yang boleh mana yang tidak. Jadi jangan diterjemahkan seenaknya sendiri. Pokoknya harus tutup. Tidak ada kecuali ini kecuali itu,” tegas Nunung.

Nunung meminta ketegasan Pj Walikota Iqbal Suhaeb dalam mengkoordinir jajaran di bawahnya. Ia tidak ingin terjadi kelemahan koordinasi antar pejabat sehingga menjadi tontonan masyarakat.

“Jadi kalau tidak ada izin menjual bahan pokok, ya tutup dong, jangan tebang pilih, tidak ada pengecualian,” pungkasnya.

Bagi Nunung, peristiwa ini menunjukkan keberpihakan Pj Walikota hanya kepada pengusaha yang punya uang. Namun bagi yang tidak mampu akan disingkirkan.

“Pemkot tidak punya ketegasan. Mereka hanya tegas kepada pengusaha yang tidak punya uang. Kalau pengusaha yang kaya, punya uang mereka tidak bisa apa-apa,” ungkap Nunung geram.

“Aturan dibuat tidak untuk dilanggar. Tapi di Makassar ini saya heran, aturan dibuat untuk orang yang tidak mampu saja. Tapi sama orang kaya tidak berdaya,” tutupnya. (endra/fajar)

Bagikan:
7
1
6

Komentar