Mayoritas Warga Patuhi PSBB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Meski kepatuhan warga soal pelaksanaan PSBB di angka 75 persen, masih banyak pula melanggar. Sanksi akan jadi opsi.

KINI Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan gugus tugas Covid-19 direpotkan dengan banyaknya masjid yang masih menggelar salat berjemaah. Terutama tarawih.

Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb mengakui memang sulit untuk bisa langsung mencapai angka 100 persen pada penerapan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) ini.

Pihaknya juga sempat kecolongan lantaran banyaknya masyarakat yang berkumpul di sepanjang Jl Metro Tanjung Bunga, Minggu pagi. Kejadian itu diakui langsung dievaluasi dan berkoordinasi dengan Polrestabes Makassar.

“Tadi (kemarin) kita sudah adakan rapat evaluasi. Jadi memang masih ada cela yang perlu kita tutupi. Salah satu yang ditawarkan adalah mempertegas sanksi yang bisa sampai pada sanksi hukum,” kata Iqbal di Posko Induk Info Covid-19 Makassar, Minggu, 26 April.

Dari hasil evaluasi bersama berbagai elemen, pengawasan PSBB akan terus dimasifkan. Sanksi akan mulai diberlakukan untuk memberi efek jera. Baik yang bersifat individu maupun kelompok.

“Memang masih butuh proses. Tetapi dari hari ke hari perkembangannya baik. Meski memang masih banyak yang berpikir bahwa PSBB ini main-main sehingga masih banyak yang coba-coba,” tuturnya.

Jika warga patuh, penyebaran virus korona bisa lebih cepat ditekan. Syaratnya, masyarakat mematuhi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Di hari ketiga PSBB memang masih ditemui beberapa pelanggaran. Khususnya di perbatasan kota dan beberapa ruas jalan. Namun, pelanggarannya cenderung menurun dibandingkan pada hari pertama dan kedua.

Sanksi Tarawih

Beberapa masjid juga masih melangsungkan salat tarawih berjemaah. Ini juga menjadi evaluasi gugus tugas. Selama ini, masih banyak masyarakat yang mengabaikan sanksi hukum pelanggaran PSBB.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan mengungkapkan ada 56 masjid yang terdata masih melangsungkan salat tarawih berjemaah. Ia menyabut akan memberi sanksi bila masih mengabaikan imbauan pemerintah.

“Kami dari aparat kepolisian tetap akan berpegang teguh terhadap undang-undang yang ada. Bahwa dalam UU Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 59 dan 93 itu sudah jelas diatur ada pembatasan kegiatan keagamaan,” katanya.

Dalam rapat evaluasi, juga telah meminta pandangan berbagai organisasi keagamaan terhadap larangan beraktivitas di masjid. Seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya di Makassar.

“Dari pandangan mereka, kita diskusikan dan itu harusnya sudah ditutup. Apalagi, ini sudah diturunkan dalam Perwali untuk ditutup sampai pada tanggal 7 Mei nanti,” terangnya.

Sehingga, pihaknya akan mulai menindak tegas bila masih ditemukan ada warga yang melakukan salat tarawih berjemaah di masjid. Termasuk salat jumat dan kegiatan tadarusan di masjid.

“Akan kita berikan teguran dulu. Kalau masih melaksanakan akan dipanggil pengurusnya dan akan kami proses sesuai aturan yang berlaku. Sanksinya penjara satu tahun dan denda Rp100 juta,” tegas Yudhi.

Sanksi juga akan diberikan kepada masyarakat yang masih berkeluyuran di luar rumah tanpa kepentingan mendesak. Khususnya, bagi mereka yang masih berkumpul dan mengabaikan social distancing.

“Yang masih konvoi itu saya lihat tadi pagi (kemarin) juga masih ada. Itu saya kira akan segera ditindak. Karena tanpa kita sadari ada orang tanpa gejala (OTG), itu sangat berbahaya. Kalau perlu disemprot,” katanya.

Iqbal Suhaeb mengakui beberapa masjid masih menjalankan ibadah secara berjemaah. Makanya, pihaknya melibatkan organisasi keagamaan Islam untuk membahas persoalan ini.

Apalagi, penularan sangat rentan terjadi di masjid. Tidak ada yang bisa menjamin keamanan mereka saat beribadah. Bahkan bisa jadi bila terus dibiarkan akan membuka klaster baru penyebaran Covid-19.

“Organisasi keagamaan sudah sepakat untuk menghentikan sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Memang rata-rata yang masih buka itu yang tidak berada di bawah naungan organisasi keagamaan,” katanya.

Perpanjang PSBB

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan kesuksesan PSBB tergantung pada kedisplinan dan kesadaran warga di Makassar. Sayang, belum semua warga mau taat dan mematuhi imbauan pemerintah.

“Tadi pagi saja, konvoi motor masih ada. Ini mereka sama sekali tidak menyadari. Aparat memang masih batas mengimbau. Tunggu kita pasti akan tegas dan itu akan kita lakukan,” ungkapnya.

Opsi untuk memperpanjang PSBB sebenarnya tidak ada. Diharapkan pandemi ini bisa berakhir sebelum Ramadan usai. Asalkan semua warga bisa disiplin dan patuh pada pemerintah.

“Kami ingin Sulsel provinsi pertama yang bebas dari pandemi ini. Tetapi, kalau masyarakat tidak disiplin, kesadarannya rendah, maka tentu ini akan masih panjang,” bebernya.

Imbasnya, warga Sulsel tidak akan menikmati Ramadan ini seperti biasanya. Tidak ada juga kenikmatan dan kebahagiaan seperti suasana Idulfitri. Disiplin dan kesadaran masyarakat harus dipacu terus.

“Bila warga Makassar yang sudah diterapkan PSBB mau berdisiplin, penyebaran Covid-19 bisa segera terkendali. Juga warga Gowa yang akan terapkan PSBB. Terutama bila keluar rumah karena mendesak, mesti pakai masker,” tuturnya.

Selain itu, warga juga mesti jujur. Bila sudah kontak dengan positif harus segera isolasi mandiri. Bahkan bisa melapor ke pemerintah untuk dilakukan rapid test dan uji swab.

“Bisa juga langsung ke Swiss-Belhotel. Di sana bisa diisolasi,” tuturnya.

Pihaknya bersyukur karena angka kesembuhan terus meningkat. Ini menjadi tugas utama agar pasien PDP dan pasien positif bisa tertangani dengan baik. Pihaknya sudah mengatur baik 5 RS rujukan.

“Sekarang di RS rujukan ini kita atur penanganan gizi pasien. Menunya dibuat khusus, ada vitamin dan sebagainya. Tentu kita ingin mereka cepat sehat kembali,” jelasnya.

Secara nasional, kasus sembuh dari Covid-19 kini di angka 1.107 orang. Kemarin ada 65 orang. Khusus di Sulsel, ada tambahan 17 pasien sembuh. Total sembuh sudah 105 orang.

“PSBB pun harus dimaksimalkan sebagai langkah untuk antisipasi penyebaran kasus positif baru. Semua harus bertindak tegas,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Fadel

Comment

Loading...