Dugaan Korupsi PDAM Makassar, Mantan Direktur Utama Terlibat?

Selasa, 28 April 2020 13:45

Kantor PDAM Makassar.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dana tantiem, bonus pegawai, dan kelebihan dana pembayaran beban pensiun pegawai PDAM Kota Makassar dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

Dana tantiem dan bonus pegawai tahun 2018 merupakan pembagian laba perusahaan pada tahun 2017 lalu sebesar Rp8,3 miliar. Dana itu diduga belum dikembalikan oleh jajaran Direksi PDAM Makassar periode 2015-2019, Haris Yasin Limpo, Asdar Ali, Irawan Abadi dan Kartia Bado.

Sementara dana kelebihan pembayaran beban pensiun berdasarkan hasil pemeriksaan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor LHPLF-522/MB.2121.2017 ditemukan ketidaksesuai dengan prinsip tata kelola penyelenggaraan dan pensiun yang baik.

Kesalahan menurut OJK terletak pada keputusan direksi yang menetapkan kenaikan Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) bagi dirinya sendiri dan adanya persetujuan atas penambahan pengakuan masa kerja bagi direksi untuk dirinya sendiri.

Adapun rekomendasi BPK meminta pengembalian dana kelebuhan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23,1 miliar. Jumlah keseluruhan dana yang diduga belum dikembalikan dan dianggap merugikan pemerintah, senilai Rp31 miliar lebih.

Hal tersebut tentu melibatkan Haris Yasin Limpo, yang kini tak lagi menjabat sebagai petinggi perusahaan plat milik daerah tersebut.

Wartawan Fajar.co.id masih berupaya menghubungi Haris Yasin Limpo untuk mengkonfirmasi tersebut. Namun hingga kini belum ada respons.

Namun melalui ajudannya, Haris sama sekali tidak terlibat dalam dana yang diduga belum dikembalikan itu. “Maaf itu tidak benar,” ujar ajudan Haris, Ahmad Mannarai saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2020).

Komentar