”Namun itu tidak menjadi halangan karena tetap bisa mengunggah kembali, bisa mengubah dan merevisi sehingga bisa masuk gelombang pendaftaran selanjutnya,” katanya.
Sebelum memproses pendaftar masyarakat umum, PMO, kata dia, akan mendahulukan pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan serta UMKM yang terdampak Covid-19 berdasarkan data yang disodorkan oleh kementerian/lembaga terkait.
Penerima bantuan sosial yang namanya tertera juga tidak akan mendapatkan kuota dalam program tersebut. ”Paling fair adalah randomisasi karena tidak melibatkan diskresi atau subjektifitas dari PMO jadi benar adil dan secara random dan itu secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, itu semua dilakukan sistem,” katanya.
Sementara Wapres menyatakan banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak warung kecil yang tutup. ”Jadi, jumlah orang miskin pun makin bertambah. Mungkin di sekitar kita juga banyak orang yang terdampak corona ini,” kata Wapres Ma’ruf.
Wapres Ma’ruf selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi.
”Akibat COVID-19 yang kita alami, tidak hanya saja mengakibatkan terganggunya kesehatan, tetapi juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi, angka kemiskinan menjadi berlipat, bertambah,” terangnya.
Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 7-6,5 persen sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 18,34-19,75 juta di akhir 2024.
