Dana Covid-19 Capai Rp82 Miliar, Dewan Minta Transparansi Anggaran

Rabu, 29 April 2020 14:21

Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Saifullah Latif Manyala. (Agung/Fajar)

FAJAR.CO.ID, BONE — DPRD Bone meminta pemerintah daerah atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan transparansi anggaran Rp82 miliar.

Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Saifullah Latif Manyala mengatakan, beberapa regulasi yang lahir mulai dari permendagri nomor 19, 20, 21 sampai lahirnya surat keputusan bersama (SKB) menteri, disitu dijelaskan semua penganggaran infrastruktur belanja barang jasa, dan belanja modal dipotong 50 persen.

Selain itu ada beberapa anggaran direfocusing. Cuman tergantung bagaimana pemerintah daerah atau gugus tugas mengalokasikan anggaran sesuai dengan peruntukannya.

Namun, fakta lapangan kalau dilihat seperti Alat Pelindung Diri (APD) tidak signifikan. Tidak memenuhi standar, apalagi ada dibebani camat untuk beli APD yang anggarannya Rp35 juta.

“Kalau saya melihat di kecamatan tidak sama semua kondisinya. Jadi anggarannya jangan dibagi secara merata, tetapi dibagi secara proporsional,” katanya Rabu (29/4/2020).

Kata dia, soal transparansi anggaran Covid, kalau dilihat fungsi budgeting DPRD Bone hampir dihilangkan. Sebab, memang pemerintah daerah yang diberi kewenangan penuh. DPRD hanya disampaikan. Meski begitu, pemerintah daerah harus menyampaikan secara transparan berapa besaran anggaran yang digunakan, kemudian berapa yang direalisasi.

“Anggaran Covid-19 Bone itu awalnya Rp1,5 miliar yang diambil dari Bantuan Tak Terduga (BTT). Dalam perjalanannya menjadi Rp12,1 miliar. Setelah dikonfirmasi di tim anggaran pemerintah daerah sudah menjadi Rp82 miliar,” ucap Ketua PBB Bone itu

Komentar