FAJAR.CO.ID, KENDARI — DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat menolak rencana kedatangan 500 TKA asal China yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI, Kabupaten Konawe. Apalagi saat ini Indonesia tengah menghadapi wabah Corona yang berasal dari Wuhan, China.
Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020). Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut diambil bukan karena anti-China. Namun ada kesan kebijakan bertentangan satu sama lain.
"Jadi bukan karena anti-Tiongkok, tapi saat ini ada pandemi dan kita tahu asalnya itu dari Wuhan jadi kita antisipasi," kata Abdurrahman Saleh.
Abdurrahman Saleh menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang ke Sultra. "Kita heran karantina wilayah di hampir semua provinsi di Indonesia tapi negara asal Corona tidak dilarang. Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tuturnya.
Hal senada juga dikatakan Herry Asiku, unsur pimpinan dari Partai Golkar. Dia menilai jika kedatangan 500 TKA dipaksakan maka akan membawa kerusuhan. "49 saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana, apalagi kalau 500 TKA yang masuk," katanya.
Baca Juga: Rocky Gerung: Dokter Meninggal Tidak karena Covid-19, Tapi karena Kebijakan Politik yang Buruk
Pimpinan dan juga mewakili Fraksi Demokrat, Endang SA menegaskan tidak ada alasan mendatan di tengah pandemi saat ini. "Kami dari Fraksi Demokrat secara tegas menolak rencana kedatangan 500 TKA ke Sultra," ujar Endang.
Dia memaparkan, sebelumnya menhub telah mengeluarkan pelarangan sejak 2 Februari lalu. Semua orang yang pernah transit di Tiongkok tidak dibolehkan masuk ke Indonesia. Maka, katanya, aneh jika saat ini dipaksakan kedatangan 500 TKA ke Sultra.
