Dugaan Korupsi di PDAM Makassar, Kejati: Pelan-pelan

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Idil

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PDAM Kota Makassar, telah dilaporkan ke Kejati Sulsel.

Dalam laporan itu, Kejati menerima beberapa nama mantan direksi perusahaan plat merah periode 2015 - 2019, yang diduga belum mengembalikan dana tantiem, bonus pegawai 2018 atas pembagian laba perusahaan tahun 2017, dan kelebihan dana untuk biaya pensiun pegawai.

Tak hanya mantan direksi, pelapor dari LB AMP Sulsel juga menyebutkan nama mantan Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Total keseluruhan dugaan kerugian negara berjumlah Rp31 miliar lebih.

Namun Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel, Idil tak ingin berpikir lebih banyak soal itu. Apalagi laporan yang ia terima baru masuk beberapa hari yang lalu.

"Ini kami masih dalam tahap proses. Apalagi laporannya baru masuk pada 27 April 2020 kemarin. Jadi pelan-pelan dulu," ujar Idil di ruangannya, Rabu (29/4/2020).

Sebelumnya, temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu ternyata sudah lama, di perusahaan air minum milik daerah tersebut.

“Iya itu memang temuan BPK terjadi masih direksi lama oleh bapak HYL,” kata Kabag Humas PDAM Makassar, Muh Rusli saat dikonfirmasi. (Ishak/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan


Comment

Loading...