Ini Rekomendasi ADEKSI Terkait Pengelolaan Anggaran APBD Penanganan Covid-19

Rabu, 29 April 2020 15:37

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Sigit Karyawan Yunianto

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Wabah Covid-19 telah ditetapkan WHO sebagai pandemi global dan sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai bencana nasional telah membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bagi berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi bencana nasional ini Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 dimana dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidanb keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Untuk menindaklanjuti Perpu tersebut juga sudah ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Perpu ini memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk merubah materi muatan Perda APBD dengan Peraturan Kepala daerah dalam rangka mengatasi wabah Covid-19 dengan segera.

Meski kepala daerah diberi kewenangan untuk mengubah alokasi dan fokus anggaran namun fungsi pengawasan tetap harus menjadi hal yang sangat penting dan utama untuk mengimbangi kewenangan kepala daerah yang begitu besar dalam pengelolaan anggaran untuk mengatasi keadaan darurat dan bencana Covid-19 ini.

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Sigit Karyawan Yunianto menyampaikan dalam rangka melakukan pengawasan (check and balance) terhadap pengalokasian dan pengelolaan anggaran APBD untuk penanganan Covid-19, ADEKSI meminta kepala daerah peroses pembahasan perubahan alokasi anggaran dan refocusing APBD harus diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi di DPRD.

“Sehingga ada keterbukaan dalam penetapan kebijakan perubahan alokasi anggaran atau refocusing kegiatan APBD,” jelas Sigit Karyawan dalam keterangan tertulis yang diterima Fajar.co.id, Rabu (29/4/2020)

Kemudian hasil perubahan alokasi anggaran atau refocusing kegiatan APBD yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah harus dikirimkan kepada DPRD sebagai dasar dalam melakukan pengawasan pelaksanaannya.

Sigit kembali memaparkan, DPRD dapat membentuk Pansus gugus tugas Covid-19 yang bertugas memberikan dukungan, penguatan dan pengawasan politik terhadap pelaksanaan penanganan wabah Covid-19. (endra/fajar)

Komentar