Nyatakan Mosi Tak Percaya, Fraksi Golkar Minta Pj Walikota Diganti

Wahab Tahir. (IST

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Kursi empuk Walikota Makassar kembali digoyang. Kabar ini mencuat setelah beredarnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri terkait penundaan pergantian jabatan lingkungan pemerintah daerah di masa pandemi corona.

Tertera di SK tersebut, Mendagri pun meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menunda melakukan pergantian jabatan sebagai upaya meningkatkan konsentrasi dan fokus kegiatan ASN di lingkungan daerah pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Masa jabatan Iqbal Suhaeb sebagai Pj Wali Kota Makassar akan berakhir pada 13 Mei 2020 mendatang. Hal itu merujuk pada pelantikannnya pada 13 Mei 2019 lalu.

Ketua Fraksi Golkar Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menegaskan surat Mendagri tersebut tidak dapat menggugurkan Undang-Undang terkait masa tugas Pj Walikota.

Sehingga Wahab meminta Iqbal Suhaeb tidak menjadikan SK Kemendagri tersebut sebagai tameng untuk tetap duduki jabatan tertinggi di Pemkot Makassar.

“Surat Mendagri tidak dapat menganulir UU,” kata Wahab saat dihubungi, Rabu (29/4/2020).

Setelah ditelaah, Wahab berpandangan surat Kemendagri tidak berhubungan dengan masa tugas Pj Walikota.

“Dalam perspektif ilmu hukum saya, surat Kemendagri tidak berhubungan dengan masa tugas Pj Walikota,” lanjut Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar ini.

Dengan demikian tekad Fraksi Golkar yang sejak awal penanganan Covid-19 telah menyatakan mosi tidak percaya, meminta Iqbal Suhaeb mundur dari jabatannya sebagai Pj Walikota Makassar.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...