Andri W Kusuma: yang Masalah, Untung Besar Didapat dari Uang Negara dalam Kondisi yang Sangat Susah

Kamis, 30 April 2020 13:26

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Selain banjir sorotan dan kritikan dari kalangan DPR, proyek kartu Prakerja juga dikomenatari para pakar hukum. Pasalnya, dari perspektif hukum yang ada, banyak aturan yang ditabrak.

Salah satunya Pengamat hukum Andri W Kusuma. Menuurtnya, kartu prakerja sebetulnya merupakan program dan niat yang sangat baik dari Pemerintah, Namun, apabila dilihat dari pelaksanaanya dan perspektif hukum sebaiknya dihentikan.

“Kenapa harus dihentikan, karena banyak aturan yang dilanggar,” ujar Andri dalam keteranganya, Kamis (30/4).

Meskipun pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun, salah satu potensi yang dilanggar diantaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Bukan saja uang prakerja yang hilang tapi paket data (uang) pun milik para pencari kerja dan korban PHK pasti terpotong, sementara kita tidak pernah bisa tau berapa data kita yang terpotong. Kita beli paket data 2 GB saja kita tidak pernah tahu apa benar isinya 2 GB, karena tidak bisa atau susah diaudit,” kata Andri kepada wartawan, Kamis (30/4).

Andri mengatakan, untuk mengakses video di paket yang disediakan program kartukerja, paket data milik masyarakat yang lolos program itu juga berpotensi tersedot. Dalam keadaan sedang susah seperti ini justru mereka berpotensi kehilangan paket datanya (uang pribadinya).

Komentar


VIDEO TERKINI