Dari jumlah tersebut, alokasi untuk sektor kesehatan Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan Rp70,1 triliun, dan bantuan kepada dunia usaha Rp150 triliun.
Sementara data Perubahan APBN 2020 mencatat anggaran belanja negara hanya naik Rp73,4 triliun saja.
Dengan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik Rp167,6 triliun, dan anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turun Rp94,2 triliun.
Anis mengkritisi belanja pemerintah pusat yang naik. Namun anggaran beberapa kementerian terkait malah turun dan ada yang hanya naik sedikit.
Misalnya saja, anggaran Kementerian Sosial turun dari Rp62,8 triliun menjadi Rp60,7 triliun.
"Ini menjadi pertanyaan, dimana disimpannya tambahan anggaran perlindungan sosial yang Rp110 triliun yang telah diumumkan?" ujar Anis mempertanyakan.
Catatan lain diberikannya terhadap anggaran belanja Kementerian Kesehatan yang hanya naik Rp19,1 triliun, dari Rp57,4 triliun menjadi Rp76,5 triliun. Sedangkan menurut paket stimulus, sektor kesehatan dapat anggaran tambahan Rp75 triliun.
"Anggaran terkait kesehatan ini harus jelas. Sehingga tidak boleh ada kekurangan fasilitas dan alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri, ventilator dan lainnya di lapangan," ucap Anis menegaskan.
Ia mengungkapkan masih ada Rumah Sakit yang mengeluhkan kekurangan alat pelindung diri (APD).
Bahkan di Semarang, puluhan dokter dan tenaga medis terpapar COVID-19 karena tidak dilengkapi APD yang memadai.
Anis mengatakan semua itu telah disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Lembaga Penjamin Simpanan di Jakarta, Selasa (28/4/2020) kemarin.
