Kebijakan Tumpang Tindih, Syahrul: Jokowi Masih Seperti yang Dahulu, Lemah dan Plin Plan

Kamis, 30 April 2020 10:56

Presiden Joko Widodo. Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo bersama jajarannya di pemerintahan dinilai tidak siap dalam menghadapi wabah COVID-19. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak dipikirkan secara matang. Sehingga tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Bahkan sampai di tingkat pemerintah daerah.

“Terkesan Presiden hanya pencitraan bantuan dan plin plan. Sehingga meremehkan keselamatan rakyat. Pemerintahan Jokowi Periode 2 ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin plan. Hal ini terlihat sekali saat wabah COVID -19 melanda negara ini. Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stakeholder. Sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja. Jadi implementasinya nol. Sehingga hanya menjadi pencitraan bantuan oleh Presiden dan mengenyampingkan keselamatan rakyat,” kata Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat di Jakarta, Rabu (29/4).

Setidaknya ada empat stakeholder yang berkaitan erat dengan penanganan Corona, Yaitu Kementrian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Sosial. Dia menerangkan efek dari ketidaksinkronan itu, konflik sosial muncul di lapisan bawah saat ini. Hal itu dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh kepala desa hingga ketua RT/RW. Mereka tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

“Saya mendapat banyak laporan, mulai Bupati, Kades hingga Ketua RT atau RW yang tak berani menjalankan beberapa instruksi pemerintah pusat. Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca COVID-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan Coroa makin susah dan korban berjatuhan,” imbuhnya.

Komentar


VIDEO TERKINI