Larangan Mudik, Tenaga Ahli Istana: Saya Kira Ikut Aturan Presiden Ya

Kamis, 30 April 2020 15:32

ILUSTRASI: Sejumlah penumpang memadati bus AKAP di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (23/4/2020). Pemerintah men...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Istana Kepresidenan menegaskan, tidak ada pengecualian pelarangan mudik di tengah pandemi virus korona atau Covid-19. Hal ini sebagaimana imbauan Presiden Joko Widodo yang melarang masyarakat untuk pergi mudik.

“Saya kira ikut aturan presiden ya. Presiden kan mengatakan tidak boleh mudik, jadi saya kira di lapangan memang ada dinamika yang perlu di cermati. Tapi yang jelas prinsipnya tidak boleh mudik, kalaupun mudik maka akan dikenakan sebagai ODP, isolasi mandiri 14 hari,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian kepada JawaPos.com (grup fajar.co.id), Kamis (30/4).

Pernyataan Donny menanggapi kebijakan yang dikeluarkan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Istiono yang membolehkan warga mudik di tengah pandemi Covid-19. Namun, Donny menegaskan, Presiden Jokowi melarang masyarakat pada umumnya jika ingin mudik hanya sekedar merayakan lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah.

“Kalau ada dinamika di lapangan seperti ada pengecualian itu harus dilihat lagi sejauh mana masuk akal atau tidak. Karena kan kita tidak bisa memberikan pengecualian kalau memang itu ternyata suatu yang tidak benar,” ucap Donny.

“Arahan presiden kan jelas tidak boleh mudik, kalau tidak boleh mudik ya tegas tidak boleh mudik,” sambungnya.

Kendati demikian, Donny menyebut dispensasi itu harus melihat pada kegentingan setiap orang. Menurutnya, pemerintah secara tegas melarang masyarakat yang melakukan mudik hanya sekedar menjalankan tradisi atau bersilaturahmi dengan keluarga.

Komentar


VIDEO TERKINI