FAJAR.CO.ID,JAKARTA-- Bertepatan pada peringatan Hari Buruh 2020, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pemerintah dengan banyaknya pekerja formal dan informal yang dirumahkan dan di-PHK.
Berdasarkan data Kemenakertrans pertengahan April lalu menunjukkan, hampir 2,8 juta pekerja formal dan informal yang dirumahkan dan di-PHK.
Belum lagi pekerja yang bulan ini tak lagi menerima penghasilan, atau berkurang karena kondisi krisis ekonomi akibat pandemi wabah Corona.
Dilansir dari cuitan AHY di laman Twitter resminya, dikatakan permasalahan buruh sudah mengakar jauh sebelum pandemi Covid-19 merrbak. Bahkan isu ketenagakerjaan juga masih menyisakan permasalahan terkait hak-hak buruh.
Sehingga kata putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini mendorong adanya terobosan dari pemerintah mencari solusi bagi buruh yang terdampak Covid-19.
"Sebelum pandemi COVID-19, isu ketenagakerjaan juga masih menyisakan permasalahan terkait hak-hak buruh. Kita perlu mencermati kembali relevansi Kartu Pra-Kerja sebesar Rp 5.6 T. Kami mendorong dana tersebut dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) pada para buruh dan pekerja yang terdampak," cuit AHY di akun Twitternya, Jumat (1/5/2020).
Termasuk pembahasan RUU Ciptaker yang menimbulkan kontroversi. AHY menyebut sejak awal partainya mendesak penundaan RUU tersebut agar konsentrasi pemerintah dlm penanganan pandemi tdk terpecah.
"Saat nanti dibahas kembali, kami mendorong pelibatan serikat pekerja. Mereka adalah pihak yang terdampak langsung," tegasnya.
