KPK Awasi Anggaran Covid-19, Pengaluran Bansos hingga Pengadaan Barang

KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian atas besarnya anggaran Covid-19 di kabupaten/kota. Salah satunya di Makassar.

Ketua KPK, Firli Bahuri, menyebutkan, anggaran yang sangat besar sudah digelontorkan baik dari pusat dan daerah. Tahun ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran dari APBN sebesar Rp405 triliun lebih, baik untuk kesehatan hingga jaring pengaman sosial.

Sementara di daerah alokasi APBD juga tak kalah besarnya. Totalnya mencapai Rp56,57 triliun. Baik untuk tingkat provinsi atau kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, anggaran terbesar yakni untuk penanganan kesehatan sebesar Rp24 triliun dan jaring pengaman sosial sebesar 25,3 triliun.

Firli pun memastikan pengawasan ketat akan dilakukan untuk anggaran ini. Termasuk bagi pemerintah yang telah mengalokasikan dana besar bagi penanganan Covid-19. “Kita lihat untuk tingkat kota ada lima terbesar. alokasi terbesar yakni Makassar sebanyak Rp749,1 miliar,” jelasnya di DPR RI siang kemarin.

Kata dia, tim koorsubgah akan memantau penggunaan anggaran di wilayah tersebut. Termasuk daerah lain yang juga menganggarkan anggaran yang sama. Dua pokok pengawasan yang menurutnya menjadi perhatian, yakni pengadaan barang dan jada serta jaring pengaman sosial.

Untjk barang dan jasa, pihaknya akan memantau regulasi pengadaannya. Sementara untuk jaring pengaman sosial, pihaknya akan memantau penyaluran bantuan sosial. Apakah tepat guna, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Jangan sampai, kata Firli, ada bantuan fiktif dan kuantitas yang berubah.

“Daerah lain juga demikian. Kami sudah minta bantuan kepolisian untuk juga melakukan pemgawasan. Mereka yang korupsi di saat momen bencana ini, tuntutannya hukuman mati,” tegasnya.

Anggota DPR RI Supriansa berharap aparat penegak hukum langsung turun memantau kondisi penyaluran bantuan sosial. Termasuk penyaluran PKH untuk masyarakat tidak mampu di daerah.

Menurutnya bisa saja ada potensi korupsi bantuan sosial akibat pendataan yang serampangan. “Penerima bantuan salah sasaran, atau sengaja disalah sasarankan,” tambah legislator Partai Golkar ini. (ful)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...