Karena itu, Ganjar mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan keluwesan. Dia minta pengaturan penyerahan bantuan diserahkan sesuai tugas kepala desa masing-masing.
"Alangkah indahnya apabila bantuan sosial ini diselesaikan di level desa. Kami serahkan pada kades, silakan gunakan sesuai kriteria dan dengan lokalitas yang ada. Tentu kami baik dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota memberikan pendampingan," tegasnya.
Jik tidak, Ganjar mengusulkan bantuan-bantuan yang diterima desa itu bisa dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan untuk lumbung pangan.
Nantinya, lumbung pangan itu dapat dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Termasuk penerapan kartu Prakerja, kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online. Apalagi sudah terjadi, kalau pendaftaran hanya mengandalkan satu sistem, itu pasti akan berjubel," terangnya.
Tak hanya soal itu, Ganjar juga mengomentari soal masih banyaknya pemudik yang keluar dari Jabodetabek. Menurutnya, daerah yang telah menerapkan PSBB, harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan.
"Sekarang harus lebih tegas, kalau perlu sekarang sudah saatnya diterapkan penegakan hukum. Kalau tidak, nanti mereka tidak disiplin. Tentu sambil memperbaiki pembagian bansos agar mereka yang tidak mudik benar-benar terjamin," pungkasnya.
Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo menanggapi serius usulan Ganjar. Bahkan, Doni meminta Ganjar untuk segera mengirimkan surat permohonan kepada Gugus Tugas pusat agar segera bisa direalisasikan.
