Jejak Nurhadi Disebut Kerap Terlacak, Begini Respons KPK

Mantan Sekjen MA Nurhadi Abdurrahman (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, akan mendalami setiap informasi yang mengetahui keberadaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Sebab, Indonesia Police Watch (IPW) menyebut, Nurhadi kerap berpindah dari sejumlah masjid.

Pencarian DPO tidak hanya berpusat pada Nurhadi, tapi juga mantan calon legislatif (Caleg) PDI Perjuangan, Harun Masiku. Keduanya hingga kini masih menjadi buronan KPK.

“Setiap informasi yang kami terima dari masyarakat terkait keberadaan para DPO, KPK pastikan akan menindaklanjutinya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (4/5).

Selain IPW, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), juga mengaku mendapat informasi terkait dengan keberadaan Nurhadi. Salah satunya, Nurhadi terpantau berada di Jakarta Selatan dan kerap kali pergi ke Cimahi setiap akhir pekan.

Ali menegaskan, setiap informasi dari masyarakat KPK akan menindaklanjutinya. Namun, hingga kini mafia kasus di MA itu belum juga berhasil ditangkap KPK.

“KPK akan mendalami informasi tersebut dan akan terus mencari dan mengejar para DPO Nurhadi dkk,” tegas Ali.

Ali pun memastikan, saat ini lembaga antirasuah tengah menyelesaikan berkas perkara atas nama Nurhadi. Dia juga menyatakan, KPK akan terus mendalami semua informasi dan mengejar Nurhadi.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut mantan Sekretaris MA, Nuhardi sempat terlacak lima kali saat melakukan shalat duha. Namun buronan KPK itu berhasil meloloskan diri saat hendak dilakukan penangkapan.

Neta menyatakan, KPK dibantu Polri terus berupaya menangkap Nurhadi. Dia menyebut, Nurhadi selalu berpindah-pindah masjid saat melakukan shalat duha.

“Setidaknya sudah ada lima masjid yang terus dipantau,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/5).

Dalam perkara pengurusan kasus di MA, KPK juga telah menetapkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono (RHE), dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka.

Nurhadi bersama dua tersangka tersebut juga telah mengajukan gugatan praperadilan sebanyak dua kali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun semuanya ditolak. Ketiganya juga telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 11 Februari 2020.

Berbagai upaya pencarian yang dilakukan KPK untuk menangkap tiga tersangka itu belum berhasil mulai melakukan penggeledahan di Surabaya, Tulungagung, Jakarta sampai Bogor.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...