FAJAR.CO.ID, MAROS -- Pemerintah Kabupaten Maros mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rabu, 6 Mei di Dusun Pakere Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.
Anggaran Bantuan Langsung Tunai senilai Rp600 ribu per Kepala Keluarga (KK) ini bersumber dari Dana Desa.
Penyerahan BLT Dana Desa ini dilskukan langsung Bupati Maros,HM Hatta Rahman didamoingi Camat Simbang, M Bakri dan Kepala Desa Bonto Tallasa, Sultan.
Bupati Maros, HM Hatta Rahman mengatakan penyerahan bantuan langsung tunai yang bersumber dari anggaran Dana Desa ini merupakan pertama kalinya dilakukan.
"Jadi ini pertama kalinya, kita lakukan secara simbolis. Untuk Kabupaten Maros disini (Simbang) untuk 80 desa. Bantuan ini kita mulai dari Desa Bonto Tallasa," ungkapnya.
Hatta menjelaskan jika Dana Desa ini diubah menjadi BLT sesuai edaran Menteri Desa.
"Dana Desa ini sebelumnya untuk pembangunan, kemudian dialihfungsikan menjadi bantuan BLT," sebutnya.
Diakuinya jika bantuan ini sebagai salah satu bentuk penanganan terhadap warga yang terdampak Covid-19.
"Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat, terutama yang terdampak Covid-19 dalam menghadapi persoalan ekonomi," jelasnya.
Dia juga berharap agar oermaskaahan Covid ini bisa segera berlalu.
"Kita berharap masalah Covid cepat berlalu sehingga kehidupan kita bisa normal kembali," harapnya.
Dia juga menjelaskan jika BLT Dana Desa ini selain diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 juga diperuntukkan bagi mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau tidak terdaftar sebagai penerima bansos dari pemerintah pusat.
"Jadi bukan hanya terdampak Covid-19 tapi ada 14 kriteria yang harus mereka penuhi," katanya.
Dia menambahkan jika total anggaran BLT yang bersumber dari dana desa ini sebesar Rp26 miliar.
"Untuk penyalurannya selama tiga bulan, mulai April, Mei hingga Juni," katanya.
Sementara itu Kepala Desa Bonto Tallasa, Sultan mengatakan untuk warga yang mendapat BLT ini sebanyak 179 kepala keluarga.
"Jadi mereka mendapatkan Rp600 ribu per KK selama tiga bulan," katanya.
Dia menjelaskan jika anggaran yang disiapkan Rp322,2 juta. Dimana per bulannya sebesar Rp104 juta. (rin)
