FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Berdasarkan hasil pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkopimda), Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sepakat untuk menambah masa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menanggapi hal tersebut, pengamat pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto menyebut, perlu ketegasan dan komitmen Pemkot Makassar dalam menjalankan PSBB tahap kedua kedepannya.
"Untuk kelanjutan PSBB tahap dua, sangat tergantung komitmen dan kesiapan pemerintah kota. Tanpa komitmen dan dukungan total semua pihak, PSBB hanya menjadi arena pertunjukan pelanggaran," ujarnya, Rabu (6/5/2020).
Luhur menilai, Pemkot Makassar tidak kompak dalam melaksanakan PSBB tahap pertama yang sampai saat ini masih berjalan, dengan banyaknya miskomunikasi yang sering terjadi.
"Di sisi lain pelaksanaannya juga tidak didukung pengorganisasian tata pemerintahan yang baik. Kesatuan komando dalam tim gugus dan organisasi pemerintah kota belum terjadi. Masih ada 'gerakan tambahan' di internal pemkot, seperti yg masih terjadi di tim gugus kemarin," katanya.
"Tindakan tegas, terutama pada para pelaku usaha yang melanggar, baru terjadi di akhir-akhir masa PSBB," sambung Luhur.
Namun, dirinya mengaku PSBB tahap kedua memang harus dilakukan mengingat Makassar sudah menjadi episentrum baru penyebaran covid 19 di Indonesia.
"Kondisi eksisting sekarang, Makassar sdh masuk salah satu kota besar episentrum penyebaran wabah, di luar Jakarta. Itu sdh PSBB, entah bagaimana jika PSBB tidak dilakukan," katanya.
