Sebut Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Tegang, MCCC: Sangat Tidak Etis Dipertontonkan

Sejumlah pengurus MCCC menyampaikan pernyataan sikap terkait penanganan COVID-19 di depan kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Wuni, Surabaya, Selasa (5/5/2020). FOTO: ANTARA/HO-Humas MCCC Surabaya

FAJAR.CO.ID, SURABAYA – Sikap lima fraksi di DPRD Surabaya yang mengusulkan pembentukan Pansus COVID-19, mendapat respons dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC).

MCCC mengajak para elite politik untuk tidak membuat gaduh di saat rakyat susah menghadapi dampak serangan virus corona COVID-19.

“Kami melihat bahwa saat pandemi ini yang dikedepankan adalah kebersamaan dan membantu penyelamatan rakyat. Kepentingan politik agar tidak dikedepankan,” kata Ketua MCCC Surabaya Arif AN saat menggelar pernyataan sikap bersama pengurus MCCC lainnya di depan kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Wuni, Surabaya, Selasa (5/5).

Menurut MCCC, akan lebih baik para elite politik bahu-membahu bersama untuk memberikan konstribusi kepada rakyat pada saat kondisi seperti ini.

Selain permasalahan Pansus COVID-19 di DPRD Kota Surabaya yang dinilai sarat kepentingan politik, lanjut dia, MCCC Surabaya juga mengajak Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk memperkuat sinergi serta menghentikan silang pendapat. MCCC menilai ada ketegangan antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.

“Ketegangan ini sangat terlihat saat permasalahan ditemukannya klaster baru Pabrik Rokok Sampoerna yang meninggal dua orang. Kami menilai hal ini sangat tidak etis dipertontonkan dan terkesan saling salah menyalahkan,” ujar Arif yang juga sekretaris Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Surabaya.

Terkait klaster Sampoerna, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memang membikin pernyataan yang menyebut Pemkot Surabaya lamban.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...