Soal Mudik, Doni Monardo: Dilarang, Titik!

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (Hendra Eka/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA-– Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covis-19 Doni Monardo menegaskan, tidak ada kelonggaran dalam peraturan yang telah ditetapkan terkait pelarangan mudik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah daerah.

Menurutnya, pemerintah sudah tegas tidak ada kelonggaran dalam peraturan yang telah ditetapkan terkait mudik. Artinya, tidak ada perubahan tentang larangan mudik yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!,” kata Doni di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (6/5).

Doni menyebut, Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya mengatur pelarangan mudik, serta pengendalian transportasi selama Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Kendati demikian, adanya keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung Gugus Tugas Daerah. Persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air, dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum.

“Seperti seorang pejabat TNI tidak diperkenankan istrinya ikut ke lokasi penugasan. Tentunya kehadiran istri penting karena menyangkut serah terima jabatan di lingkunan TNI, ini pun juga terganggu,” ucap Doni.

Selain itu, beberapa pelayanan kebutuhan dasar juga mengalami hambatan seperti rantai pasokan makanan terkait hasil pertanian, peternakan juga perikanan. Sehingga, Pemerintah tidak ingin mobilitas pekerja harian lepas seperti petani dan peternak terhambat.

Kebutuhan dasar masyarakat, lanjut Doni, harus terpenuhi dengan mudah sehingga masyarakat juga terjamin dalam pemenuhan gizi untuk menjaga imunitas tubuh.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...