Anggap Sembrono, Mardani: Sekali Lagi Pusat Merusak Kebijakan Pemerintah Daerah

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah memutuskan untuk trasportasi umum dibuka kembali. Namun putusan pemerintah ini banyak yang menolak karena dianggap akan memperbanyak penyebaran virus Korona atau Covid-19.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan yang dilakukan pemerintah pusat bertentangan dengan pemerintah daerah. Karena di saat pemerintah daerah ingin menghentikan penyebaran virus corona. Namun pemerintah malah memutuskan pengoperasian angkutan trasportasi.

“Ini sekali lagi pemerintah pusat merusak kebijakan pemerintah daerah yang ingin mengendalikan wabah Covid-19,” ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (7/5).

Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, tidak menutup kemungkinan dibukanya kembali transpotasi umum akan membuat masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya. Sehingga hal ini membuat pemerintah daerah akan kesulitan karena banyak masyarakat yang pulang ke kampung halamannya.

“Kebijkan ini membuat pemerintah daerah berpotensi kelabakan mengendalikan kedatangan arus manusia. Karena temuan di lapangan menunjukan banyak daerah hijau berubah menjadi positif berkasus Covid-19 karena perpindahan orang dari kita ke daerah green zone,” katanya.

Oleh sebab itu, Mardani meminta pemerintah pusat mendengarkan aspirasi yang ada dari pemerintah daerah. Karena kebijakan ini sangatlah berbahaya bagi penularan virus Korona.

“Ini sembrono dan berbahaya. Hentikan wacana ini,” tegasnya.

Untuk diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melonggarkan sarana transportasi mulai Kamis (7/5).

Kebijakan ini merupakan penjabaran Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato.

Namun selama kebijakan tersebut, hanya warga berkebutuhan khusus yang diperbolehkan melakukan perjalanan dengan transportasi yang disediakan. Sedangkan masyarakat yang tidak memenuhi protokol kesehatan tetap dilarang untuk mudik.

“Rencananya operasinya itu mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan orang-orang khusus, tapi tidak boleh mudik sekali lagi,” ujar Menhub.‎ (jpc/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan