Teguh Wijinarko: Mohon Maaf Seluruh PPPK, Agenda Ini Berubah karena Covid-19

Kamis, 7 Mei 2020 10:39

Ilustrasi para honorer yang menunggu kejelasan status-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) masuk tahap harmonisasi. Pemerintah berupaya mempercepat proses pembahasannya.

“Rancangan Perpresnya masih diproses karena masih harus bergiliran dibahas. Semoga bisa cepat,” kata Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Wijinarko kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Kamis (7/5).

Dia menyebutkan, usai mendapatkan izin praksarsa tahapan selanjutnya adalah harmonisasi. Setelah hasmonisasi selesai rancangan Perpres dikembangkan ke Setneg.

Selanjutnya diteken oleh masing-masing menteri. Bila sudah clear, baru diteken presiden dan resmi berlaku.

“Kalau dilihat dari tahapannya sih masih panjang. Namun, kami akan berupaya secepatnya selesai. Insyaallah tahun ini Perpresnya sudah terbit,” terangnya.

Dia menyadari, dengan lambatnya penetapan Perpres tersebut, membuat 51 ribu honorer K2 yang lulus PPPK tahap pertama Februari 2019, berada dalam status tidak jelas.

Bahkan ada yang sudah meninggal tanpa bisa merasakan statusnya sebagai PPPK.

“Mohon maaf kepada seluruh PPPK. Kami sudah berusaha agar Perpres ini cepat diproses. Bahkan sebelum Corona menerjang bangsa ini. Namun, agenda ini berubah karena pandemi COVID-19,” terangnya

Teguh menegaskan, sikap pemerintah untuk menyelesaikan Pepresnya sudah jelas.

Perpres Gaji dan Tunjangan harus terbit untuk melengkapi Pepres tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK.

Bagikan berita ini:
8
7
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar