Edaran Menaker Soal THR, Wajib Bagi Perusahaan Tapi Bisa Dicicil atau Ditunda

Jumat, 8 Mei 2020 10:59

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Istimewa)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Surat Edaran (SE) yang berisi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19 memuat beberapa solusi atas permasalahan yang dialami. Salah satunya membuka dialog kekeluargaan yang digagas pengusaha dan pekerja.

Ini termuat dalam SE Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang ditandatangani Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, Rabu (6/5). ”Memperhatikan kondisi perekonomian saat ini sebagai akibat Pandemi Covid-19 yang membawa dampak pada kelangsungan usaha dan mempertimbangkan kebutuhan pekerja/buruh akan pembayaran THR Keagamaan maka diperlukan kesamaan pemahaman pengusaha dan pekerja/buruh,” papar Menaker.

Terkait hal tersebut, menurut SE itu, dalam dialog dapat menyepakati beberapa hal yaitu bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Poin kedua adalah bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

Poin ketiga dalam SE itu adalah soal waktu dan tata cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan. Kesepakatan pengusaha dan pekerja, seperti tertulis di SE yang ditujukan untuk gubernur seluruh Indonesia itu, harus dilaporkan perusahaan kepada dinas yang terkait ketenagakerjaan.

Bagikan berita ini:
3
8
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar