Sri Mulyani Pojokkan DKI Jakarta, Mujiyono Tampil Menangih Menkeu

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono SE -- dprdkijakarta.go.id

FAJAR.CO.ID, JEKARTA-- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tidak mempunyai anggaran untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono pun menyesalkan pernyataan tersebut dan meminta Menkeu untuk segera melunasi hutang pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa dana bagi hasil (DBH). DBH ini menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di Jakarta.

“Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Harusnya piutang DBH Pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain malah memojokkan Pemprov,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (8/5).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan DBH sebesar Rp2,56 triliun. Padahal, hutang DBH tahun lalu ke Pemprov DKI mencapai Rp5,1 triliun dan DBH kuartal II 2020 mencapai Rp2,4 triliun.

“Jadi total hutang Kemenkeu ke DKI itu Rp7,5 triliun. Tapi baru terbayarkan Rp2,56 triliun. Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang. Anggarannya masih banyak. Ada juga dana Belanja Tak Terduga yang mencapai Rp 897 miliar. Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I itu sekitar Rp 179,4 miliar (dari Rp 149.500 x 1,2 juta kepala keluarga),” jelasnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...