Suara JK di Tengah Pandemi

Aswar Hasan


Oleh: Aswar Hasan

Komisioner KPI Pusat

Jusuf Kalla (JK) sudah mengingatkan pemerintah agar segera melakukan langkah antisipatif secara cepat dan tegas sejak ditemukan kasus pertama Covid-19 awal Maret lalu. Sebab, menurut JK penularan wabah korona laksana deret ukur. Artinya, satu orang terpapar akan menyebar ke tiga orang lainnya, dan selanjutnya yang tiga orang itu menyebarkan ke orang berikutnya. Demikian seterusnya.

Oleh karena itu, harus diantisipasi dengan cepat. Apalagi, bangsa ini sedang menghadapi musuh yang tidak kelihatan dan berbahaya. Jadi langkah preventif harus segera dilakukan. Kalau tidak, Negeri ini dalam bahaya. Peringatan JK terbukti benar. Virus ini sangat cepat penularannya. Dua orang yang terpapar bulan Maret itu, dalam waktu 1 bulan 18 hari menjadi sekitar 6.500 orang atau ada kenaikan 3 ribu kali lipat.

Sementara itu, Pemerintah pada saat itu, belum menunjukkan sikap yang jelas dan tegas tentang langkah apa yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan warga yang sedang dalam bahaya wabah. Bahkan terkesan tidak serius karena ada selingan canda di kalangan mereka. Tidak juga menunjukkan keresahan yang prihatin. Malah, di kalangan mereka terjadi silang pendapat terkait kebijakan yang seharusnya wajib segera dilaksanakan secara kompak dan serentak. Situasi tersebut tentu menjadi tontonan yang kurang elok di mata publik.

Maka, menarik dan penting untuk menyimak sikap dan saran JK agar pemerintah lebih fokus mengantisipasi wabah dengan mengatasi penyebabnya tanpa mengabaikan akibat yang ditimbulkannya. Bukannya, berpikir, memutuskan, kemudian bertindak sebaliknya. Harus fokus lebih dahulu ke akar masalah berupa rangkaian penyebab yang harus segera diputus. Tampa terkecoh dari dampak yang ditimbulkan akibat wabah itu. Salah mengambil keputusan dalam bertindak akan berakibat fatal bagi rakyat.

Sebab, tidak ada pilihan lain, harus fokus atasi penyebabnya dan tidak ada kompromi, misalnya dengan masih memikirkan bagaimana kehidupan untuk sektor ekonomi. Seluruh potensi potensi anggaran, fasilitas serta Sumber Daya Manusia (SDM) negara seharusnya sudah dikerahkan untuk menuntaskan penyebab wabah hingga situasi dapat terkendali lalu kemudian membenahi masalah ekonomi yang tentunya pasti terpuruk.

Telah lebih sebulan bangsa ini didera wabah tapi gejala berakhir belum juga menunjukkan tanda-tandanya. Boleh jadi karena penanganannya belum fokus secara komprehensif. Bahkan, jika dicermati beberapa peristiwa penting kenegaraan sepanjang wabah melanda, malah kita masih dipertontonkan sikap dan perilaku politik yang belum menunjukkan keberpihakan secara empatik. Senayan misalnya yang seharusnya fokus mengawasi eksekutif dalam menangani wabah, justru menyibukkan diri membahas RUU Cipta Kerja yang banyak dimasalahkan publik dan diminta untuk ditunda. Setelah bertubi- tubi dikritik oleh publik lewat media sosial terutama medis mainstream, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menundanya.

Tetapi yang lebih memiriskan lagi, ketika ketahuan bahwa ternyata pemerintah di tengah wabah yang semakin menggila memporakporandakan seluruh sendi kehidupan bangsa ini, ternyata energinya masih disibukkan untuk melanjutkan proyek pemindahan ibu kota. Publik pun bertanya dimana gerangan sensitivitas dan keseriusan pemerintah untuk hanya fokus mengatasi penyebab wabah yang semakin menggila?

Saat ini, energi pemerintah terfokus ke soal mudik yang sebelumnya dilonggarkan. Kini diperketat karena kuatir terjadi massifikasi penyebaran covid-19 ke seluruh Tanah Air tanpa terkendali. Tapi apa lacur, kita sudah kebobolan 7 persen ( hampir seratus ribu) yang sudah terlanjur keluar Jakarta (beberapa diantara mereka sangat boleh jadi telah menjadi carrier Covid-19 di kampung masing-masing).

JK menilai pemerintah masih kurang cepat dan tegas dalam memitigasi wabah virus korona. Hal tersebut terlihat pada sejumlah kebijakan yang belum ketat dalam memitigasi penyebaran penyakit ini. JK pun me-warning bahwa dalam waktu 2 bulan ini sangat penting untuk menyelesaikan persoalan wabah Covid-19. Sebab apabila dalam tempo waktu tersebut belum ada penyelesaianya maka krisis kesehatan dan ekonomi ini akan menjadi krisis keamanan. Semoga tidak sampai terjadi. Amin!

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...