Qua Vadis Perbankan Indonesia 2020

Oleh : Midian Halomoan Saragi, SH (Praktisi Perbankan BUMN)

FAJAR.CO.ID—Industri riil terus mengalami tekanan yang semakin dalam sejak akhir tahun lalu ketika berita covid19 pertama meledak di Wuhan Cina. Ekonomi Cina berkontraksi mengakibatkan semua rantai industrinya terdampak dan mengalami stagnasi. Sebagian negara di dunia yang selama ini ternyata sudah masuk dalam taktik jaring sabuk ekonomi jalur sutra baru One Belt, One Road, terganggu dalam suplai bahan baku khususnya material row. Kuartal I-2020 adalah masa lalu kelabu dimana kurang dari tiga bulan ramalan ekonomi dunia berubah drastis akibat pandemi ini. Sejumlah lembaga rating internasional sangat pesimistis dan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga ke level minus. Kemuraman itu dimulai ketika IMF Januari lalu yang tadinya masih memperkirakan ekonomi dunia masih mungkin tumbuh plus minus 3,3 % pada 2020 tiba-tiba mengkoreksi proyeksi growth malah ke minus 3 %.

Indonesia syukurnya masih bisa tumbuh sebesar 2,97 % annually per triwulan I-2020 meskipun sebelumnya diasumsikan di APBN 2020 tumbuh sebesar 5,3 %. Ini juga sebenarnya cukup aneh mengingat pandemi ini menyerang Indonesia baru mulai di sekitar akhir Maret 2020. Atau bisa jadi ini adalah gambar dampak nyata dari ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Cina yang sangat besar. Growth ini ditopang aspek yang masih berjalan yakni konsumsi rumah tangga masyarakat. Itulah sebabnya ke depan, indikator konsumsi ini harus tetap dijaga Pemerintah baik dengan strategi fiskal maupun kebijakan stimulus jaring pengaman sosial melalui bantuan-bantuan baik yang berasal dari APBN maupun dari masyarakat. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengakui jika kuartal II-2020 akan menjadi titik terberat dalam perekonomian Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini bisa hampir mendekati nol atau bahkan negative-growth di minus 2,6%. Dewan Gubernur BI dalam rilis resminya per tanggal 24 April 2020 mengatakan pelambatan ini mungkin akan berlanjut bahkan sampai ke triwulan ke III-2020 (dikutip dari berbagai sumber).

Kalau saja industri akan diguncang sedemikian buruk pasca triwulan I-2020, lalu bagaimana kondisi kekuatan ketahanan perbankan Indonesia mengingat semua investasinya akan gagal dan bermasalah. Kekuatan ketahanan perbankan ditentukan oleh tingkat kesehatannya. Terganggunya sistem perbankan biasanya akan mengancam kelangsungan ekonomi dan memperlambat proses recovery ekonomi. Itulah sebabnya setiap negara akan sangat melindungi sistem perbankannya agar bisa menjaga tingkat rasio-ratio keuangannya tetap baik. Dari studi empiris diketahui biasanya kenaikan NPL nasional sebesar 2-3 %, maka akan ada 4 bank yang rusak serius. Salah satu dampaknya adalah karena pemilik harus menyetor modal besar sementara di sisi lain sedang menghadapi masalah likuiditas. Minimum posisi capital adequacy ratio (CAR) di bawah 11% atau setara minimal Rp. 3 Triliun dan NPL di atas 5 % adalah hal utama yang harus dijaga semua perbankan saat ini.

Koreksi Outlook, Rating dan Stimulus Relaksasi.
Covid19 ini juga membuat sejumlah lembaga pemeringkat melakukan koreksi outlook dan rating utang perbankan. Koreksi outlook dan rating mungkin akan berbeda-beda sesuai kondisi dan kemampuan modal masing-masing, tetapi pasti akan tergolong cukup dalam ke semua individu bank kalau covid19 ini tidak segera teratasi. Prospek sistem perbankan Indonesia untuk 12-18 bulan ke depan menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Itu artinya bahwa perbankan akan kesulitan mencari pinjaman dana dari investor khususnya investor asing atas exposing bond yang akan diterbitkan untuk menambah likuiditasnya.

Terganggunya aktivitas ekonomi domestik akan merusak kualitas aset bank-bank di Indonesia dan meningkatkan tekanan pada profitabilitas bank. Sektor riil yang sedang sakit dan sekarat pasti akan membuat perbankan kelimpungan. Itulah sebabnya, perbankan saat ini diminta untuk lebih fokus pada penjagaan kualitas kredit dengan melakukan upaya restrukturisasi yang cukup banyak pada tahun ini. Meskipun taruhannya adalah bahwa restrukturisasi ini berpotensi mengganggu arus kas sekaligus pendapatan bank. Restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan juga ternyata berbiaya mahal karena aturan terbaru yang sudah implemented di tahun 2020 ini mensyaratkan pengenaan biaya pencadangan sebesar jumlah outstanding yang direstrukturisasi. Seumpama buah simalakama, dimakan diare tidak dimakan mati kelaparan.

Bank Indonesia sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK memperhatikan kondisi kritis di atas juga telah memangkas rasio GWM dari semula 8 % menjadi 4 % dari dana pihak ketiga bank. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 16 Maret 2020. Hal ini akan meningkatkan likuiditas dan atau sebagai sumber subsidi silang untuk pembentukan cadangan atas kredit-kredit yang direstrukturisasi serta sebagai sumber biaya operasional lainnya. Suntikan likuiditas agresif oleh BI ini yang jelas akan membantu bank mempertahankan likuiditas lebih longgar dan lebih lama.

Restrukturisasi kredit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa total restrukturisasi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mencapai Rp. 271 triliun dalam periode 6 bulan ke depan. Dari data SPI (Statistik Perbankan Indonesia) OJK per Pebruari Tahun 2020 diketahui bahwa total pinjaman yang sampai saat ini sudah diberikan oleh pihak perbankan di Indonesia jumlahnya kurang lebih Rp. 5.604 triliun. Mungkin saja data yang terkena covid19 ini akan terus membengkak apabila krisis ini tidak disikapi secara hati-hati dan atau covid19 ini berlangsung lebih dari tahun 2020.

Suatu kredit akan dinyatakan sebagai suatu kredit menungggak apabila debitur atau peminjam lalai membayar angsuran kewajibannya lebih dari satu bulan. Kredit bermasalah (NPL) adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu atau menyatakan secara sepihak berhenti membayar kredit bank dalam kurun waktu lebih dari tiga bulan. Sedangkan kredit macet adalah merupakan suatu kondisi kredit bermasalah dimana pengguna kredit tidak mampu membayar tagihan kewajibannya yang telah jatuh tempo atau habis jangka waktu yang disepakati dan atau tidak mampu membayar tagihan kewajiban lebih dari 9 bulan. Restrukturisasi yang dilakukan bank terhadap debitur bermasalah ini dapat berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi ini sifatnya sesungguhnya hanyalah sementara sebagai penyangga bagi debitur dan bank agar bisa bertahan hingga krisis bisa teratasi dengan harapan segera sehat kembali memutar arus kasnya. Meskipun menguntungkan dan memberi kemudahan bagi bank-bank karena bisa sedikit berpura-pura sehat tetapi sesungguhnya upaya ini hanyalah lipstick bagi performa bank.

Ada 2 (dua) model stimulus yang diberikan OJK kepada perbankan sehubungan dengan dampak covid19. Pertama, penetapan kualitas aset atau kolektibilitas kredit yang dilakukan restrukturisasi bagi debitur bermasalah yang terimbas Covid19 penilaiannya hanya didasarkan pada satu parameter, yang tadinya tiga pilar, yakni ketepatan pembayaran pokok dan bunga saja. Sedangkan prospek usaha dan kondisi debitur untuk sementara dikesampingkan. Kedua, kualitas kreditnya dinyatakan sebagai kolektibilitas lancar sejak dilakukan restrukturisasi yang tadinya maksimal menjadi kurang lancar. Ketentuan restrukturisasi ini juga tanpa batasan plafon kredit dan diberlakukan hingga satu tahun setelah aturan dikeluarkan. Stimulus dan relaksasi yang diberikan OJK ini akan menghindarkan bank maupun debitur dari kondisi terburuk yang dapat membahayakan stabilitas keuangan dan perekonomian secara keseluruhan untuk masa jeda. Restrukturisasi sifatnya adalah bantuan sementara saja, bukan suatu jawaban final dalam menjawab permasalahan.

Moral Hazard.
Dalam melakukan restrukturisasi rekam jejak dan kredibilitas suatu bank sangat penting khususnya sebelum diberlakukannya regulasi PSAK 71 dan 73. Sebelumnya, restrukturisasi tidak dibarengi kewajiban menambahkan biaya pencadangan sebesar jumlah kredit yang di restrukturisasi sehingga banyak bank yang menggunakan restrukturisasi sebagai salah satu upaya mengelabui dengan apa yang disebut dengan praktek window dressing. Debitur yang usahanya sama sekali sudah tidak berjalan lagi seharusnyalah diselesaikan dengan penjualan aset melalui lelang bukan malah direstrukturisasi menjadi seolah sehat kembali. Moral hazard yang dimaksud juga adalah keadaan ketika risiko akibat tindakan seseorang ditanggung oleh pihak lain, bukan oleh pelaku tindakan tersebut.

Dalam upaya pengelabuan melalui window-dessing inilah perbankan acapkali menggunakan restrukturisasi dengan melanggar aturan yang ada. Sering bahkan debitur yang jelas-jelas sudah raib atau bahkan melarikan diri tiba-tiba direstrukturisasi tanpa ada dokumen permohonan dan dokumen pendukung lainnya. Juga sering ditemukan bahwa restrukturisasi dilakukan dengan tidak memperhatikan asas prudential dimana rasio-rasio keuangannya ditukangi agar sesuai dengan requirement yang diminta. Ini yang harus secara serius untuk selalu direduksi dengan pengawasan regulator dalam hal ini utamanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga inspektorat lain. Karena kondisi perbankan yang tidak presisi akan membahayakan negara ketika krisis seperti covid19 ini ternyata kelak berlangsung lebih lama.

Konsolidasi Sebagai Alternatif Konklusi.
Juni 2020 sepertinya adalah monumen sakral yang akan sangat mempengaruhi arah negara dan dunia ini. Penyelesaian krisis ini pasca tenggat ini akan sangat berdampak pada recovery yang semakin lama dan mahal. Itu juga berarti Indonesia dan dunia harus bersiap ke mode bahaya.

Salah satu dampak terparah dari kondisi di atas adalah volatilitas kurs dan suku bunga akan menanjak menjadi tinggi, ekonomi melambat lebih dalam khususnya mengakibatkan masalah Likuiditas. Upaya restrukturisasi yang sudah dilakukan terhadap beberapa industri di atas yang jumlahnya Rp. 271 triliun akan menjadi sia-sia mengingat tenggat yang diberikan due date tetapi kondisi belum pulih. Harus dilakukannya kembali upaya restrukturisasi ulang dengan skim yang lebih lama pasti memperparah likuiditas. Sementara di sisi lain industri lain yang tadinya belum masuk kategori akhirnya juga lumpuh dan kelimpungan. Suka tidak suka semua debitur bank baik yang konsumers maupun yang komersial atau korporasi harus dilakukan restrukturisasi dan sebagian terpaksa akan dilikuidasi dengan eksekusi lelang mungkin dengan harga pasar yang sudah sangat anjlok mengingat krisis moneter.

Sebagian bank yang sebelum krisis covid19 sudah payah dan rusak tata kelolanya pastilah akan ditutup baik secara sukarela maupun secara paksa oleh regulator misalnya karena di-rush oleh nasabah. Menurut data dari OJK pada Statistik Perbankan Indonesia per Januari 2020 ada sebanyak 110 bank umum dengan jumlah kantor sebanyak 31.125 outlet, sedangkan untuk BPR-nya berjumlah 1.542 dengan jumlah outlet sebanyak 5.964. Suatu jumlah bank yang super sangat banyak. Biasanya krisis perbankan pada tahap ini akan segera diperburuk dengan kepanikan atau bank-run yang dilakukan oleh sebagian penabung, dengan menarik tabungannya secara besar-besar sehingga menyebabkan keringnya likuiditas perbankan (Bank-Rush). Inilah titik yang sangat ditakutkan oleh siapapun bukan hanya oleh Pemerintah dan Pengusaha tetapi juga oleh rakyat. Bank Rush juga biasanya akan disusul oleh fenomena riot atau kerusuhan massal.

Kondisi dan gambaran di atas harus sangat jelas dan cermat ditangkap oleh sensor tim ekonomi Pemerintah khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK. Asumsi respon yang terlalu optimis akan membuat kesiapan program contigency menjadi longgar dan tidak antisipatif. Hal itu selain tidak membawa dampak bagi perbaikan perekonomian juga akan menimbulkan gelombang tahap kedua pandemi covid19 ini sebagaimana sejarah pandemi lainnya yang pernah terjadi di dunia. Kecermatan dan presisi kombinasi kebijakan untuk mulai menghidupkan sektor riil dan perekonomian sangat diperlukan. Pemerintah harus berusaha agar jangan sampai mengorbankan bahkan menggagalkan semua upaya keras dan biaya yang sudah sangat besar bagi pencegahan penularan covid19. Penyelamatan perbankan sebagai lokomotif perekonomian adalah prioritas. Penyelamatan dana nasabah yang selama ini dikumpulkan oleh bank juga harus menjadi suatu keharusan.

Pemerintah khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK dan lebih spesifik lagi OJK sebagai regulator dan pengawas perbankan harus bekerja keras untuk mulai melakukan pemetaan atas cluster bank berdasarkan rangking kekuatannya. OJK harus segera melakukan strest test atas semua bank dengan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi jika nantinya terjadi kondisi perekonomian semakin memburuk lewat sebuah protokol baku. Saat ini OJK telah memetakan perbankan berdasarkan modal inti. Ini penting karena menyangkut tingkat keamanan dan kekuatan bank dalam menghadapi risiko operasional. Dengan kata lain, semakin besar modal inti maka semakin aman dana nasabah yang disimpan di dalam Bank. Perbedaan jumlah modal inti inilah yang menentukan perbedaan kategori BUKU bank tersebut apakah masuk buku 1, buku 2, buku 3 atau buku 4.. BUKU ini adalah singkatan dari Bank Umum Kegiatan Usaha. BUKU ini merupakan tingkat kelompok dari perusahaan perbankan berdasarkan jumlah modal intinya. Itu artinya harusnya OJK dan KSSK sudah waktunya lebih tegas dan serius mengawasi perbankan yang potensial kolaps secara lebih dini dengan mengambil langkah-langkah konkrit melalui konsolidasi. Himbauan agar suatu bank melakukan konsolidasi sukarela biasanya akan susah dilakukan mengingat kepentingan pemilik yang masih berharap mendapatkan keuntungan. Di samping itu konsolidasi sukarela akan memerlukan waktu yang cukup lama sementara dampak dari krisis covid19 ini argometernya berlari kencang menerjang waktu tanpa kompromi.

Konsolidasi melalui merger dan akuisisi bank sehubungan dengan kondisi keguncangan covid19 ini adalah suatu keniscayaan apabila krisis covid19 ini berlangsung melebihi bulan Juni 2020 dan atau melewati tahun 2020. Kemampuan perbankan untuk melakukan restrukturisasi yang sangat terbatas ditambah lagi masalah likuiditas yang kering untuk membiayai operasional bank akan memaksa konsolidasi. OJK melalui POJK Nomor 18/2020 telah merilis aturan penanganan permasalahan bank karena coid19 ini. OJK segera akan melaksanakan aturan konsolidasi paksa bagi bank-bank dalam kriteria mengancam stabilitas keuangan (SSK). Aturan ini katanya untuk merespon Perpu Nomor 1/2020 Perihal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2020 yang lalu. Meskipun kondisi ini sangat menyedihkan tetapi di sisi lain, ini adalah momentum yang sangat baik bagi Pemerintah untuk kembali menata ulang jumlah dan struktur ketahanan perbankan nasional dalam suatu Landscape Perbankan Indonesia (LPI) yang dari dulu sudah dicanangkan. Harusnya dengan aturan yang sudah ada di atas, Pemerintah melalui KSSK sudah dapat mengkonsolidasi perbankan yang selama ini jelas-jelas bermasalah ke dalam suatu holding berdasarkan modalnya dan atau berdasarkan core bisnisnya. Perbankan BUMN juga sudah saatnya direalisasi pembentukan holdingnya sebagai suatu gerakan konsolidasi positip yang berdasarkan isu penguatan modal dan penegasan core bisnis. Ini akan menjadi insentip dan model yang baik bagi dunia perbankan dengan konsolidasi sukarela. Semakin banyak perbankan yang dikonsolidasi jelas akan semakin memperkuat ketahanannya.

Memanfaatkan kenderaaan krisis covid19 ini, setelah melakukan konsolidasi atas semua perbankan yang krisis dan bermasalah dalam modal dan bisnisnya, Pemerintah juga sebaiknya segera melanjutkan konsolidasi berdasarkan tier BUKU atas semua perbankan swasta. Karena apabila covid19 ini tidak terhentikan pada bulan Juni 2020 nanti dan juga melewati tahun ini, maka semua perbankan pasti akan masuk dalam asumsi bermasalah.

Perlu keberanian dan kompetensi yang memadai disertai eksekusi yang benar-benar governance pada pihak Pemerintahan Jokowi-Amin untuk segera melakukan upaya-upaya konsolidasi sehingga perbankan Indonesia masuk dalam sejarah dapat dikonsolidasi menjadi maksimal 20 atau bahkan 10 saja dengan struktur permodalan yang sangat kuat dibarengi core-bisnis yang berhasil dalam spesifikasinya. Kita lihat saja ke depan apakah Pemerintah segera pro-aktip melakukan konsolidasi paksa atau perbankan keburu kolaps dan di-rush nasabah. Semua sekarang tergantung Pemerintah dan KSSK. (**)

Penulis adalah juga Pemerhati BUMN, Pemerhati Perumahan Rakyat dan Pendiri Letho Institute

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi

Comment

Loading...