FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Muhamad Nabil Haroen merespons permintaan Presiden Jokowi agar masyarakat berdamai dengan COVID-19.
Menurut dia, pernyataan Jokowi itu bisa dilihat dari dua perspektif.
Pertama, pemerintah harus lebih serius dan fokus dalam penanganan COVID-19.
“Saya masih melihat ada beberapa hal yang masih inkonsisten dan tidak terkoordinasi misal kebijakan antarkementerian yang tidak sinkron. Jadi, masyarakat menjadi bingung,” kata Nabil, Senin (11/5).
Sejak awal pemerintah memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, bukan lockdown. Dengan PSBB, masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi dibatasi.
Kedua, Nabil melanjutkan, Presiden Jokowi menyampaikan itu dalam konteks agar masyarakat Indonesia bersiap pada tahapan-tahapan yang lebih luas dari penanganan COVID-19.
Dia mengatakan, banyak prediksi kapan COVID-19 akan berakhir, tetapi tidak ada yang bisa memastikan.
“Maka diperlukan kesiapan bersama untuk kasus yang terburuk. Di antara persiapan itu, dengan menjaga ketahanan di lingkup terkecil, yakni keluarga dan lingkungan sekitar,” paparnya.
Nabil menjelaskan Indonesia memang melalui periode yang tidak mudah.
Pemerintah harus mengoreksi banyak hal terkait dengan strategi, kebijakan maupun eksekusi program dari kementerian masing-masing.
Koordinasi antarkementerian harus lebih rapi dengan eksekusi yang lebih baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Harus ada perbaikan, misalnya, butuh lebih banyak tes,” kata dia.
Nabil menjelaskan bila dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia tertinggal sangat jauh.
