BPK Beber Isi Surat kepada Sri Mulyani terkait DKI Jakarta

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (Dok.Saifan Zaking/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan bahwa pihaknya mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait pembayaran dana bagi hasil (DBH) 2019 ke pemerintah daerah dalam rangka penanganan Covid-19.

“Terkait dengan DBH yang kurang bayar hasil tahun anggaran 2019 itu, kami sudah memberikan surat resmi kepada Menteri Keuangan tanggal 28 April 2020,” jelasnya melalui telekonferensi pers, Senin (11/5).

Pasalnya, sebelumnya, bendahara negara tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak memiliki dana bantuan sosial (bansos) terkait untuk penanganan Covid-19 dan menunggu BPK untuk melakukan audit untuk membayar DBH tersebut.

“Untuk dipahami Covid-19 itu terjadi di 2020, sedangkan yang dipersoalkan ini kurang bayar 2019 dan belum ada Covid pada saat itu. Jadi tidak ada hubungannya,” terangnya.

Menurut dia, Covid-19 hanya akan berpengaruh kepada pelaksanaan tahun anggaran 2020 dan tidak untuk tahun sebelumnya.

Adapun tanggapan surat resmi bernomor S-305/MK.07/2020 kepada Menkeu yang dirangkum JawaPos.com (grup fajar.co,id) adalah:

Alokasi Dana Bagi Hasil tahun 2019 sebagaimana ditetapkan Perpres No. 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penundaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Keuangan) akan menyebabkan mismatch antara Pendapatan dan Belanja dalam APBD dalam jumlah yang signifikan

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...