Ia mengungkapkan, bahwa masih banyak NPWP yang tak aktif. Nah, yang tak aktif ini harus diaktifkan kembali guna menopang pajak.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pemeriksaan rasio utang dilakukan bersama pihak Kemenkeu. “Semua pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengetahui pemeriksaan ini, dan yang paling penting mereka juga menyepakati hasilnya dan ikut di dalam rencana aksi menyusun hasilnya,” kata Agung.
Terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna mengatakan, utang pemerintah memang terus melambung seiring Dolar Amerika Serikat (AS) yang terus perkasa.
“Utang kita memang sudah sangat tinggi, selain karena nominal yang semakin meningkat. Hal lain, juga disebabkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS juga melemah,” ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (11/5).
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya menghormati analisis dari BPK terhadap rasio utang Indonesia yang dianggap di atas batas standar internasional.
“Kita hormati. Kita terus melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Kalau analisis mengenai debt service ya kita hormati saja, yang terpenting kan kita tetap melakukan pengelolaan secara baik dan berhati-hati,” ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.(din/fin/fajar)
