Dugaan Korupsi di PDAM Makassar, Danny Pomanto Diperiksa Kejati Sulsel

Danny Pomanto (kemeja biru) saat akan masuk ke ruang intelijen, Kejati Sulsel. (Ishak/Fajar.co.id)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto (DP) berjalan menuju kantor Kejati Sulsel. Dia tak sendiri, DP ditemani oleh kuasa hukum dan rombongannya.

Jalannya tampak begitu tergesa-gesa. Danny tampak mengenakan celana dan kemeja biru, serta masker warna orange yang melekat pada dirinya.

Pantauan Fajar.co.id di lokasi, saat DP datang pukul 10.29 Wita. Seisi ruangan lobi di kantor Kejati Sulsel langsung ramai. Mantan Wali Kota Makassar dua periode itu tidak singgah berbincang-bincang dengan orang di sana. Hanya menyapa dan langsung masuk ke ruang intelijen.

Hari ini, Rabu (13/5/2020), DP dipanggil Kejati Sulsel untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atau terlapor terkait dugaan korupsi oleh jajaran mantan Direksi PDAM Kota Makassar periode 2015 – 2019.

Dalam laporan yang masuk, Danny diminta ikut bertanggungjawab atas pengembalian uang senilai Rp 31 miliar lebih dari rekomendasi BPK. Lebih rinci, uang tersebut adalah dana tantiem dan bonus pegawai tahun 2018 senilai Rp8 miliar lebih. Serta kelebihan biaya pensiun pegawai senilai Rp23 miliar lebih.

Sekretaris Umum Lembaga Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel (LB-AMP) Sulsel, Suherman sebagai pelapor menyayangkan itu. Meski tak lagi menjabat sebagai petinggi perusahaan plat merah itu, seharusnya ketiga jenis dana tersebut dikembalikan ke kas perusahaan.

Sementara dana kelebihan pembayaran beban pensiun berdasarkan hasil pemeriksaan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor LHPLF-522/MB.2121.2017 ditemukan ketidaksesuai dengan prinsip tata kelola penyelenggaraan dan pensiun yang baik.

Kesalahan menurut OJK terletak pada keputusan direksi yang menetapkan kenaikan Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) bagi dirinya sendiri dan adanya persetujuan atas penambahan pengakuan masa kerja bagi direksi untuk dirinya sendiri.

“Temuan BPK itu bermasalah secara hukum karena menyebabkan adanya kerugian negara senilai Rp31 miliar lebih. Harusnya sebagai warga negara, mesti menaati itu,” kata Suherman. (Ishak/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

Komentar