Gratifikasi, KPK Peringatkan Pejabat BUMN

Rabu, 13 Mei 2020 13:46

Ilustrasi uang hasil gratifikasi yang diamankan KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi tentang gratifikasi kepada sekitar 70 orang jajaran direksi dan pegawai dari dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Boma Bisma Indra (PT BBI) dan PT Varuna Tirta Prakasya, Persero (PT VTP). Sosialisasi ini agar para pejabat BUMN terhindar dari praktik rasuah.

“Dalam sosialisasi tersebut KPK menyampaikan informasi tentang dasar hukum dan hal-hal teknis terkait gratifikasi lainnya hingga tata cara pelaporan, agar dapat memberikan pemahaman yang utuh,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (13/5).

Ipi menyampaikan, upaya sosialisasi gratifikasi kepada BUMN juga telah dilakukan KPK sejak lama, sebagai bentuk komitmen dalam pengendalian gratifikasi di seluruh instansi di bawah Kementerian BUMN beserta anak perusahaannya. Selain itu, KPK juga memberikan pemahaman tentang gratifikasi ilegal, perbedaan gratifikasi dengan suap, serta apa saja bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Uniknya, kata Ipi, gratifikasi illegal memiliki dua dimensi, yaitu pencegahan dan penindakan. Jika penyelenggara negara atau pegawai negeri melaporkan penerimaan gratifikasi dalam 30 hari kerja, maka gugur ancaman pidananya.

Namun, sebaliknya jika tidak melaporkan kepada KPK dan terbukti menerima, maka sanksi pemidanaan sebagaimana pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan.

SPONSORSHIP

Komentar


VIDEO TERKINI