Beratkan Rakyat, Perpres Iuran BPJS Kesehatan Digugat Lagi

Kamis, 14 Mei 2020 14:05

ILUSTRASI BPJS Kesehatan: Kenaikan iuran kelas 3 disarankan untuk ditunda. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Namun, pemerintah ternyata tidak menyerah.

Buktinya, Presiden Joko Widodo menerbitkan perpres baru. Kendati ada perubahan skema, isinya tetap saja menaikkan iuran BPJS. Tak sampai sehari setelah diumumkan, perpres baru itu akan digugat lagi.

Perpres baru bernomor 64 tahun 2020 tersebut diteken Jokowi pada 5 Mei lalu. Ada beberapa poin yang diatur. Misalnya, kenaikan iuran untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Untuk kelas III, tarifnya akan naik 37 persen dari Rp 25.500 menjadi Rp 35.000. Sedangkan untuk kelas II dan I, kenaikan tarifnya hampir mencapai 100 persen atau dua kali lipat.

Berikutnya adalah aturan baru untuk iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU). Besaran iurannya tetap sama, yakni 5 persen dari gaji bulanan. Namun, aturan baru membuat pemberi kerja harus membayar porsi iuran lebih besar, yakni 4 persen. Sementara itu, peserta hanya dibebani 1 persen yang dipotong dari gaji.

Bagikan berita ini:
7
10
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar