Infografis

BPJS Langgar Prinsip Naikkan Tarif Baru

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –Pemerintah akan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini dinilai melanggar prinsip dasar.

Pemberlukaan kenaikan iuran dilakukan secara bertahap. Diawali untuk kelas I dan II yang mulai naik per Juli mendatang. Sementara kelas II masih tetap, karena mendapatkan subsidi tahun ini.

Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 64 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Evaluasi besaran iuran BPJS pun kembali dilakukan, setelah Perpres No. 72/2019 dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Kenaikan iuran untuk kelas I dan II kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (Mandiri) baru akan terjadi pada Juli mendatang. Selama April hingga Juni iuran kelas I masih tetap Rp80 ribu per hulan dan kelas II sebesar Rp51 ribu per bulan. //Lihat grafis//

Maret lalu, putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 membatalkan pasal kenaikan dalam Perpres No.72/2019 tentang Jaminan Kesehatan. Hanya saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan kembali menaikkan iuran.

Pengamat Hukum Tata Negara Unhas Prof Aminuddin Ilmar mengatakan penerbitan Perpres baru adalah pelanggaran “sebab prinsip”. Dalam Undang-undang sudah dibatalkan, namun diganti dengan aturan serupa.

“Melanggar prinsip dasar, bukan aturan. Ini harus diuji secara mendalam,” kata Aminuddin Ilmar, Rabu, 13 Mei.

Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) ini menilai penerbitan perpres membuat warga makin menjerit. Saat ini kondisi ekonomi sangat terpuruk karena pandemi Covid-19. Sehingga banyak warga yang berpendapat pemerintah memanfaatkan kondisi.

“Saya jujur tidak bisa menebak apa yang menjadi landasannya ini. Sebelum pandemi Covid-19 saja heboh, apalagi ini ada pandemi,” ucapnya.

Guru besar Fakultas Hukum UMI Prof Hambali Thalib mengatakan alasan pemerintah soal beban keuangan negara yang sangat drop, belum bisa diterima. Sebab, masyarakat juga terdampak Covid-19.

Kenaikan iuran bukan saatnya. Bahkan masih butuh kajian karena ‘barang’ yang sama sudah pernah ditolak oleh MA. Ironisnya, sesuatu yang telah dibatalkan, malah kembali diterbitkan dengan payung hukum berbeda.

“Harus ada kembali yang gugat di MA jika ada yang merasa dirugikan,” kata mantan Direktur Program Pascasarjana (PPs) UMI itu.

Dalih Subsidi

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah memberikan subsidi khusus, untuk iuran kelas III. Pada 2020, subsidi sebesar Rp16.500 per bulan, sehingga peserta kelas III hanya membayar Rp25.500 per bulannya.

Pada 2021 mendatang, iuran peserta kelas III akan naik lantaran pemerintah hanya memberi subsidi sebesar Rp7.000 per bulan. Peserta kelas III harus membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak Rp35.000 per bulannya.

Keputusan ini diambil untuk tetap menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan.

Sementara untuk kelas III, masuk dalam kategori iuran yang memang harus disubsidi oleh pemerintah. Makanya ada tambahan subsidi biaya, untuk meringankan beban para peserta kelas III dalam membayar iuran.

“Ada iuran yang tetap disubsidi oleh pemerintah. Sementara yang lain (kelas I dan II) adalah iuran yang ditujukan untuk tetap menjaga keberlangsungan operasi BPJS Kesehatan,” jelas Airlangga.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pemerintah sudah menjalankan kebijakan MA. Penyesuain iuran telah dilakukan hingga Juni mendatang.

Sementara terbitnya Perpres yang baru ini dianggapnya telah memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPR. “Pemerintah memberikan bantuan iuran bagi PBPU/mandiri dan BP kelas III dengan adanya pemberian subsidi,” jelasnya.

Peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan. Sementara sisa tunggakan akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021.

Gugat Lagi

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) akan kembali menggugat Perpres Nomor 64 yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan ke MA. Sebelumnya KPCDI-lah yang juga mengajukan gugatan atas Prepres Nomor 75 tahun 2019.

Ketua Umum KPCDI Tony Samosir mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan tim hukum untuk mempersiapkan langkah gugatan tersebut. Pihaknya kecewa lantaran pemerintah tetap mengambil keputusan untuk menaikkan iuran, meski sudah ada keputusan MA.

Meskipun ada perubahan angka, nilai iuran dari Perpres tersebut tetap memberatkan. Apalagi, di tengah kondisi yang tidak menentu yang membuat masyarakat sulit untuk membayar iuran.

“Kami lihat ini cara pemerintah untuk mengakali keputusan MA,” jelasnya kepada FAJAR, sore kemarin.

Yang paling disayangkan, kata dia, adanya kenaikan iuran untuk peserta kelas III. Memang tak ada kenaikan tahun ini. Akan tetapi pada 2020 mendatang, kenaikam iuran untuk kelas PBPU dan Bukan Pekerja kelas III langsung naik menjadi Rp35 ribu per bulannya. (*)

REPORTER: A SYAEFUL-EDWARD-A ADE
EDITOR: AMRULLAH B GANI-RIDWAN MARZUKI
Editor : Redaksi

Comment

Loading...