Infografis

BPJS Langgar Prinsip Naikkan Tarif Baru

0 Komentar
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –Pemerintah akan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini dinilai melanggar prinsip dasar. Pemberlukaan kenaikan iuran dilakukan secara bertahap. Diawali untuk kelas I dan II yang mulai naik per Juli mendatang. Sementara kelas II masih tetap, karena mendapatkan subsidi tahun ini. Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 64 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Evaluasi besaran iuran BPJS pun kembali dilakukan, setelah Perpres No. 72/2019 dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Kenaikan iuran untuk kelas I dan II kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (Mandiri) baru akan terjadi pada Juli mendatang. Selama April hingga Juni iuran kelas I masih tetap Rp80 ribu per hulan dan kelas II sebesar Rp51 ribu per bulan. //Lihat grafis// Maret lalu, putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 membatalkan pasal kenaikan dalam Perpres No.72/2019 tentang Jaminan Kesehatan. Hanya saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan kembali menaikkan iuran. Pengamat Hukum Tata Negara Unhas Prof Aminuddin Ilmar mengatakan penerbitan Perpres baru adalah pelanggaran “sebab prinsip”. Dalam Undang-undang sudah dibatalkan, namun diganti dengan aturan serupa. “Melanggar prinsip dasar, bukan aturan. Ini harus diuji secara mendalam,” kata Aminuddin Ilmar, Rabu, 13 Mei.
Editor : Redaksi


Comment

Loading...