Kebijakan Pusat Banyak yang Tidak Sinkron, Pengamat: Parah dan Memprihatinkan

Kamis, 14 Mei 2020 17:41

Presiden Joko Widodo bersama Wapres Maruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Foto : Ricardo/JPNN

FAJAR.CO.ID — Tak sinkronnya sejumlah kebijakan para menteri di era kepemimpinan Presiden Jokowi jilid dua, dinilai sangat memprihatinkan.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, ketidaksinkronan itu menimbulkan kesan masing-masing kementerian jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.

“Soal tidak sinkronnya kebijakan antarkementerian di kabinet Jokowi jilid ke dua ini memang parah dan memprihatinkan,” ujar Ari, kepada jpnn.com, Kamis (14/5/2020).

Ari kemudian mempertanyakan fungsi kementerian koordinator yang membawahi kementerian teknis di bawahnya.

“Kenapa hal seperti ini terjadi? Seharusnya kebijakan di tingkat pelaksanaan di lapangan sebelum dieksekusi, dibahas bersama-sama agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat bawah,” ucapnya.

Pembimbing program doktoral di Universitas Padjajaran ini mencontohkan kebijakan terkait mudik.

Pemerintah awalnya membolehkan masyarakat untuk mudik.

Kebijakan itu kemudian dikoreksi menjadi dilarang mudik. Kemudian, pelonggaran berupa pembatasan perjalanan.

“Saya menganggap ini sebagai kebijakan yang tidak diskenariokan sejak awal dengan baik,” ucapnya.

Menurut dosen di Universitas Indonesia ini, Presiden Joko Widodo seharusnya menegur para menteri koordinator yang membuat bingung para menteri.

Bagikan berita ini:
6
4
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar