Tiga Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Kamis, 14 Mei 2020 22:09

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/1). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Kenaikan iuran diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani mengatakan, penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan sebagai modal perbaikan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dia menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan tiga alasan sebelum akhirnya memutuskan menerbitkan Perpres 64/2020 tersebut.

Pertama, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas dan kesinambungan program JKN, baik jangka pendek, menengah dan panjang.

Kedua, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan dilakukan guna memperbaiki layanan BPJS Kesehatan, baik di manajemen maupun di rumah sakit. Ketiga, penyesuaian tarif merupakan amanat Undang-undang yang dimungkinkan sebanyak dua tahun sekali.

Saat ini, total jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 223 juta orang. Di mana peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 133,5 juta orang, terdiri dari ditanggung pemerintah pusat sebanyak 96,5 juta orang dan daerah sebanyak 37 juta orang.

Sedangkan untuk peserta penerima upah pemerintah (PPUP) sebanyak 17,7 juta orang, dan PPU yang berasal dari badan usaha sebanyak 36,4 juta orang. Selanjutnya yang masuk dalam kelompok PBPU sebanyak 30,4 juta orang, dan BP sekitar 5 juta orang.

Komentar