Anak Buah Surya Paloh Cap Pemerintah Gagal Paham

Jumat, 15 Mei 2020 14:05

Okky Asokawati. Foto: dokumen JPNN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Keputusan pemerintah menaikkan kembali besaran iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64/2020, dinilai bermasalah dari sisi materiil peraturan perundang-undangan. Besar kemungkinan Perpres ini akan bernasib sama dengan Perpres sebelumnya.

Ketua DPP Partai Nasdem Okky Asokawati mengatakan, materi yang tertuang di Perpres Nomor 64/2020 secara substansial tidak berbeda dengan Perpres 75/2019 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Secara substansial, materi Perpes 64/2020 tidak jauh berbeda dengan Perrpes 75/2019 yang telah dibatalkan MA. Jadi, besar kemungkinan Perpes 64/2020 akan dibatalkan MA,” ujar Okky kepada wartawan, Jumat (15/5).

Menurut Okky, perbedaan Perpres 64/2020 dengan Perpres 75/2020 hanya menunda kenaikan pembayaran khususnya di kelas III pada awal tahun 2021. Padahal, MA dalam putusannya membatalkan norma di Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 75/2019.

“Nah di Pasal 34 ayat (1) Perpres 64/2020 hakikatnya sama dengan norma yang dibatalkan oleh MA. Norma saat ini hanya menunda kenaikan kelas III hingga awal tahun 2021. Adapun kelas II dan kelas III hanya dikurangi Rp. 10.000 dari rencana sesuai Perpres 75/2019 dan efektif pada awal Juli mendatang,” kata anak buah Surya Paloh di Partai Nasdem Itu.

Bagikan berita ini:
10
6
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar